MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Fitri, SE mengaku dihujani 3 persoalan prinsip yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Pertama, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Kedua sarana dan prasarana penunjang peningkatan sektor pertanian dan perkebunan, dan ketiga terkait harga komoditi kelapa sawit.
Hal ini disampaikan Fitri, SE kepada radarmukomuko.com pada Rabu, 9 Agustus 2023. Dikatakan Fitri, tiga persoalan ini disampaikan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Mukomuko kepada dirinya ketika melaksanakan reses masa sidang II tahun 2023.
BACA JUGA:Penyaluran DD Tahap 2 Belum 100 Persen, DPMD Mukomuko Minta Camat Beraksi Bantu Desa
‘’Pada masa sidang II tahun 2023 ini, kita melaksanakan reses di tiga kecamatan. Kecamatan Selagan Raya, Teras Terunjam dan V Koto. Ketiga kecamatan yang kita kunjungi, kita dihujani pertanyaan masyarakat. Mulai dari minimnya pembangunan infrastruktur, minimnya sarana dan prasarana penunjang pertanian dan perkebunan hingga persoalan harga sawit,’’ ungkap Fitri.
Dijelaskan Fitri, reses di Kecamatan Selagan Raya, pada umumnya masyarakat setempat berharap kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian. Kemudian, para petani di daerah ini juga kesulitan dan keterbatasan dalam mendapatkan pupuk subsidi, serta banyaknya saluran irigasi yang mengalami kerusakan.
BACA JUGA:Tes Sirkuit Baru Uji SIM Polres Mukomuko, Jalur Sederhana dan Mudah Dilewati
‘’Untuk Kecamatan Selagan Raya, karena daerah ini banyak petani sawah. Mereka minta diperjuangkan hal-hal yang menyangkut dengan sektor pertanian. Mulai dari jaringan irigasi, pupuk hingga pembangunan akses menuju areal persawahan mereka,’’ ujarnya.
Di Kecamatan Teras Terunjam, banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan provinsi. Kemudian, terkait dengan pemberlakuan harga Tandan Buah Segara (TBS) kelapa sawit. Dimana masyarakat minta semua jalan provinsi di wilayah ini bisa mulus dan harga TBS di tingkat pabrik bisa disesuaikan dengan hasil keputusan tim provinsi.
BACA JUGA:Kuota Penerimaan PPPK Pemkab Mukomuko 249 Formasi, Ada Formasi Tenaga Teknis
Persoalan ini juga disampaikan masyarakat Kecamatan V Koto. Kata Fitri, selain harga TBS, infrastruktur jalan, masyarakat V Koto juga meminta diperjuangkan alat dan mesin pertanian serta upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pupuk subsidi.
‘’Di semua kecamatan yang kita kunjungi juga berharap kepada pemerintah menambah kuota pupuk subsidi. Karena mereka kesulitan dalam mendapatkan pupuk subsidi. Terkait aspirasi masyarakat ini, akan kita sampaikan ke pemerintah provinsi melalui lembaga DPRD Provinsi,’’ demikian Fitri, SE. *