BACA JUGA:Jual Uang Coin Kuno, Silahkan Hubungi Kolektor Ini, Nomor HP Lengkap
”Dan, ini menjadi arahan Bapak Presiden (Joko Widodo, Red) soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” ungkap dia.
Sementara Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian guru honorer.
Salah satu langkah yang ditempuh Mendikbudristek adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.
”Itu yang kita ingin lebih banyak lagi guru non ASN yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana ke depannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” ungkap Nadiem.
Selain bersama Nadiem, rapat ini diikuti Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan khususnya guru.
”Kita sudah memiliki BOS. Kita juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Ini kita cari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah. Artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," kata Suahasil.
Sedangkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya.
”Kemudian dicari formulasi dan solusi terbaik hingga semuanya bisa berjalan,” pungkas dia.*