Perusahaan Diimbau Tingkatkan Sinergitas, Bersama Pemerintah Pulihkan Ekonomi Kerakyatan

MUKOMUKO – Pemerintah dan pengusaha merupakan komponen utama dalam membentuk pondasi ekonomi, baik di tingkat daerah maupun skala nasional. Dengan demikian, untuk memacu pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi COVID-19, pengusaha dan pemerintah diimbau dapat meningkatkan sinergitas. Dua komponen ini, diharapkan dapat berkolaborasi, bergandengan tangan membangun kerjasama dalam membangkitkan gairah ekonomi masyarakat. Integrasi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci utama dalam pemulihan ekonomi. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (DPMPPTK) Kabupaten Mukomuko, Juni Kurnia Diana, SAP mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tak lepas dari adanya sinergi antara pemerintah dan pengusaha. Diakuinya, ekonomi nasional maupun di tingkat daerah, tergantung dari peran serta dan kerjasama dari komponen itu. Peningkatan ekonomi kerakyatan sudah menjadi bagian dari tujuan pemerintah. Bahkan di masing-masing daerah memiliki agenda yang sama dalam bentuk program, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kata Juni Kurnia, tinggal lagi mengemas peran dunia usaha agar senantiasa bersama pemerintah mewujudkan misi itu. ‘’Dampak pandemi cukup membuat ekonomi masyarakat kita terpuruk. Oleh sebab itu, tak cukup mengandalkan pemerintah melalui program kerjanya untuk membangkitkan kembali gairah ekonomi masyarakat. Untuk itu, kita mengimbau semua badan usaha yang ada di daerah ini, dapat meningkatkan sinergitas. Bersama pemerintah dalam pemulihan ekonomi kerakyatan,’’ ungkap Juni Kurnia. Khusus di wilayah Kabupaten Mukomuko, terdapat 195 badan usaha bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 8 perusahaan Penamanan Modal Asing (PMA). Jika sejumlah perusahaan di daerah ini dapat berintegrasi, menyatukan misi bersama pemerintah. Kata Juni Kurnia,  diperkirakan ekonomi kerakyatan di daerah ini bakal kembali pulih. Bangkit bergairah seperti sedianya. ‘’Di Mukomuko ada sekitar dua ratusan perusahaan milik pemodal besar. Sementara, jumlah penduduknya hanya berkisar seratus delapan puluh enam ribu jiwa. Kalaulah perusahaan di daerah ini bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mewujudkan itu, saya optimis ekonomi kerakyatan di daerah ini akan kembali bergairah,’’ ujarnya. Dijelaskan Juni Kurnia, bentuk keseimbangan sebuah badan usaha. Mendirikan usaha salah satu tujuannya mensejahterakan masyarakat. Yang perlu ditanamkan, kesejahteraan ini tidak hanya bagi para pekerja atau pun karyawan dipekerjakan. Tetapi, kata Juni, masyarakat lingkungan sekitar badan usaha juga bagian yang mesti diperhitungkan. ‘’Jangan menunggu adanya gejolak dari masyarakat, baru berbicara masalah kesejahteraan. Ini bagian dari catatan penting bagi badan usaha yang ada di daerah ini, ayomi masyarakat sekitar. Setiap badan usaha memiliki cost CSR  (Corporate Social Responsibility), gunakan dana itu dengan tepat sasaran, tepat guna dan berdaya guna,’’ demikian Juni Kurnia. (nek)