Di Mukomuko, Belum Semua Desa Miliki BUMDes

MUKOMUKO - Di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu terdapat 148 desa yang mengelola Dana Desa (DD). Dari 148 desa tersebut, 133 desa diantaranya telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kabid PUEM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Juni Erwani kepada Harian Radar Mukomuko.Com ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/12).

Diakuinya, dari sejumlah desa yang telah memiliki BUMDes, baru 105 desa yang bisa dikategorikan aktif menjalani bidang usahanya. Selebihnya masih terbentur berbagai kendala dan masih sangat membutuhkan pembinaan.

''Berdasarkan data, belum semua desa di Kabupaten Mukomuko yang telah memiliki BUMDes. Sesuai target, semua desa diharuskan membentuk BUMDes sebagai sumber ekonomi dan PADes. Dari jumlah BUMDes yang sudah ada, dapat kita kalkulasikan bahwa 70 persen diantaranya sudah dikategorikan aktif menjalani bidang usahanya,'' ungkap Juni Erwani.

Dijelaskannya, penyertaan modal ke BUMDes bersumber dari DD yang dialokasikan pemerintah pusat. Ini sudah berlangsung dari tahun 2015 lalu. Setiap tahun anggaran, laporan keuangan BUMDes dituangkan ke dalam Perdes APBDes.

''Dana penyertaan modal ke BUMDes tidak begitu besar. Rata-rata berkisar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta. Dari dana itu, dikelola oleh pihak BUMDes untuk berbagai jenis usaha,'' imbuhnya.

Sementara ini, BUMDes rata-rata bergerak di bidang simpan pinjam, sektor perdagangan dan jual beli tandan buah segar. Seperti dilakoni BUMDes Sindang Mulyo, Kecamatan Penarik. Tahun ini telah berhasil meraup onzet sekitar Rp 34 juta.

''BUMDes yang kami kelola, bergerak di bidang simpan pinjam dan perdagangan. Dari usaha itu, yang lebih menguntungkan sektor jual beli Tandan Buah Segar. Omzet yang kami peroleh tahun ini sekitar Rp 34 juta lebih,'' ujar Direktur BUMDes Sindang Mulyo, Basuki.

Pengembangan dan kemajuan usaha BUMDes perlu diperhatikan masalah akses transprotasi. Menurut Basuki, kelancaran akses jalan bisa menunjang kelancaran usaha BUMDes yang dilakoninya.

''Yang menjadi kendala bagi kami, masalah akses jalan. Kalaulah jalan diperbaiki, usaha yang kami jalani bisa berjalan lancar. Misalnya jual beli sawit, akses jalan sangat mendukung kelancarannya,'' demikian Basuki. (nek)