Masyarakat Dapil 3 Harus Bersabar, RS Pratama Masih Banyak Kekurangan

RMONLINE.ID - Masyarakat Dapil 3 yang terdiri dari Kecamatan Ipuh, Malin Deman, Air Rami, Sungai Rumbai dan sekitarnya harus bersabar untuk bisa berobat di Rumah Sakit (RS) Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh.

Pasalnya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda rumah sakit ini akan segera beroperasi. Bahkan informasinya masih bejibun persoalan atau kekurangan harus dilengkapi untuk bisa beroperasi.

Berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), ada banyak kekurangan yang harus dilengkapi untuk bisa mengoperasikan rumah sakit pratama.

Diantaranya terkait dengan sumber daya manusia seperti tenaga apoteker belum ada, masih kurangnya tenaga teknis kefarmasian, belum ada dokter gigi dan lainnya. 

Terus peralatan kesehatan di ruangan rawat inap baru 30 persen terpenuhi, peralatan di ruang laboratorium baru 40 persen terpenuhi, peralatan di instalasi farmasi cawan dan mortir obat serta timbangan gram dan milligram belum tersedia. 

BACA JUGA:Mukomuko Bangun IPLT Rp10,2 Miliar, Tender Fisik Usai Lebaran

BACA JUGA:Semua OPD Dideadline Selesaikan SiRUP Sebelum Libur Hari Raya Idul Fitri 2025

Termasuk ada sejumlah sarana pendukung lainnya yang belum lengkap serta sejumlah catatan-catatan lainnya. 

Tentu untuk memenuhi catatan kekurangan yang ada, butuh dana yang besar, sementara kondisi keuangan pemerintah setelah efisiensi tidak memadai.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo SKM mengatakan beberapa waktu lalu sudah dilakukan visitasi sebelum pengoperasian.

Hasil dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia turun ke lokasi, ada beberapa catatan.

BACA JUGA:Jumlah Gas Elpiji 3 Kg Tak Pernah Dikurangi, Tapi Kadang Susah Didapat Warga

BACA JUGA:Hanya Dua Lokasi Wisata Minta Rekomendasi Izin Acara Lebaran ke Dispora, Satu Ditolak

Sekarang kekurangan-kekurangan sesuai dengan catatan tim ini tengah berupaya dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Sumber: