Masyarakat Dilarang Main Hakim Sendiri Terhadap Kasus Kawasan Hutan jadi Lahan Perkebunan Sawit

BACA JUGA:Bazar Ramadhan Polri Presisi Polres Mukomuko dengan Menyediakan 5 Sembako Murah

Negara dalam hal ini penegak hukum tidak perlu takut, gentar apalagi was was. Inikan persoalan menjaga kekayaan negara. 

Coba bayangkan mereka membuka kebun pukuhan hingga ratusan hektare dikawasan hutan itu secara ilegal, tidak punya izin ., tidak bayar pajak, tetapi kebunnya dicuri oleh warga penegak hukum bertindak. Mengusutvpara pencuri itu, inikan tidak adil. 

Saya mengatakan, negara pemerintah, dalam hal ini penegak hukum harus menegakkan hukum itu secara tegas intuk menjaga wibawa negara. 

Kemudian, kita memastikan kekayaan negara inintidak bisa dihabiskan oleh generasi sekarang saja, apalagi hanya dimanfaatkan oleh kelompok segelintir orang kaya, yang ounya uang dan punya fasilitas dan kemudian membuka kawasan hutan itu sesuka hatinya. 

Jadi kekayaan negara berupa kawasan hutan ini habis untuk generasi sekarang. Sehingga generasi yangvakan datang akan menjadi generasi menderita. 

"Tidak semua rakyat kita menjadibpekerja di perusahaan, pegawai negeri sipil, pekerja swastabatau lainnya. Sekitar 80 persen petani. Belum lagi bicara kerusakan lingkungan. 

Apakah boleh masyarakat main hakim sendiri, tentu tidak boleh. Kalaubada masyarakat melakukan itu tentu juga melanggar hukum. 

Saya pikir penegakan hukum terhadap pelanggar hukum yang membuka kawasan hutan secara ilegal untuk dijadikan kebun sawit oleh kelompok tertentu atau oknum tertentu harus dilakukan oleh yang berwenang. 

Kalau dilakukan oleh sekelompok orang, misalnya merambah, memanen, mengusir, menguasai, itu juga bentuk bagian dari pelanggaran hukum. 

‘’Ini negara hukum, orang lain yang tidak punya wewenang atau tidak punyabotoritas untuk itu juga bagian tindakan pelanggaran hukum,’’ demikian Muslim.

Sumber: