Isu Mutasi Hingga Calon Sekda Mulai Berembus, Pejabat Siap-Siap Non Job

RMONLINE.ID - Seiring dengan pergantian kepala daerah yaitu bupati yang baru saja terjadi, isu mutasi pejabat mulai berembus, baik eselon II, eselon III hingga eselon IV.

Tidak hanya itu kursi sekda yang merupakan jabatan tertinggi di ASN Kabupaten Mukomuko juga mulai goyang. Sudah beredar isu beberapa nama pejabat eselon II  hingga camat yang disebut sebagai calon kuat pengganti sekda.

Prediksi berbagai pihak, kebanyakan pejabat eselon II dan eselon III bakal mengalami penyegaran, sehingga bakal ada yang non job, maupun pejabat yang mengelami pergeseran posisi.

Untuk calon pengganti Sekda, nama-nama pejabat yang diisukan yaitu Asisten 1, Asisten 2 dan Asisten 3 bahkan nama camat Penarik juga masuk daftar yang diisukan. 

Isu seperti ini wajar, karena sudah sewajarnya setiap kepala daerah mengambil kebijakan penempatan pejabat sesuai dengan keinginannya untuk kelancaran program yang diusung.

BACA JUGA:Mukomuko Bakal Adopsi Instrumen Gubernur Bengkulu 21 Februari 2025 tentang Pendidikan

BACA JUGA:Dana DL Dipangkas Hingga 52 Persen, Dewan Kehilangan Biaya Happy-Happy

Wakil Bupati Mukomuko, Rahmadi AB saat ditanyai soal mutasi, mengatakan sampai sekarang belum ada pembicaraan serius mengenal mutasi.

Sebab mereka baru saja dilantik, bahkan Bupati Choirul Huda belum pulang ke daerah, karena masih mengikuti Retreat dengan presiden dan para menteri.

Ia sendiri belum mengetahui pasti seperti apa mekanisme dan aturan dalam mutasi saat ini, maka semua harap bersabar menunggu bupati kembali ke Mukomuko.

"Kalau sekarang belum ada bahas mutasi, nantilah sama pak bupati, beliau belum kembali ke Mukomuko, kami juga masih baru," kata Rahmadi.

Namun perlu dipahami, jika merujuk pada ketentuan sebelumnya, kepala daerah tidak bisa langsung melakukan mutasi, terutama untuk pejabat eselon II.

Sebab untuk pergantian pejabat eselon 2, mekanismenya harus melalui lelang jabatan tinggi pratama. Selain itu, masa jabatan eselon 2 juga harus sudah diatas 2 tahun, baru bisa dilakukan mutasi.

BACA JUGA:Pemerintah Pusat Mulai Hitung-Hitungan, Daerah Harus Tingkatkan PAD

Sumber: