Efisiensi Anggaran Bisa Ganggu Ekonomi, Pejabat Ajak 'Berpusa' Setahun

RMONLINE.ID - Seperti diketahui, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran. Mulai dari anggaran di kementerian hingga anggaran-anggaran yang sudah diplot untuk daerah, seperti DAK, DAU, DID bahkan DBH.

Pejabat-pejabat daerah mulai kelabakan dengan lebijakan tersebut, karena pagu anggaran masing-masing instansi alami perombakan atau pengurangan.

Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD terpaksa dihilangkan, karena anggarannya ditari atau alami pemangkasan.

Beberapa pejabat mengatakan, dengan hilangnya anggaran atau kegiatan maka setahun ini banyak santainya. Dampaknya pasti pada perekonomian semua pihak, baik ASN, pengusaha atau UMKM dan masyarakat.

BACA JUGA:7 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia Tahun Ini

BACA JUGA:Inilah Tradisi Nyeleneh Tapi Unik Dalam Pernikahan di Berbagai Tempat

"Karena ini kebijakan pusat, siap-siap saja, semua harus berpuasa setahun. Mau melakukan apa kalau kegiatan tidak ada. Imbasnya ke seluruhnya, baik pegawai, dunia usaha dan masyarakat," katanya.

Dilansir dari disway.id, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah kini masih menjadi topik yang menuai kritik oleh sejumlah besar masyarakat Indonesia. 

Bukan tanpa alasan, pelaksanaan efisiensi anggaran ini sendiri dikhawatirkan akan berdampak terhadap kinerja dan efektivitas program-program yang telah dirancang oleh Kementerian atau Lembaga terkait. 

“Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga bagaimana dana yang tersedia bisa digunakan secara lebih produktif,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 8 Februari 2025

BACA JUGA:6 Daerah Yang Terkenal Dengan Ilmu Perdukunan atau Mistik di Indonesia

BACA JUGA:Heboh! THR, Gaji ke-13 Hingga TPP PNS dan PPPK Dihapus?

Misalnya, Achmad menambahkan, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja.

“Apabila kalau efisiensi ini dilakukan bukan sekadar pemangkasan, melainkan refocusing anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan ini bisa menjadi langkah yang tepat,” jelas Achmad.

Sumber: