Bawaslu Ingatkan ASN, Honorer dan Perangkat Desa Jangan Memihak

RMONLINE.ID - Bukan saja ASN PNS atau PPPK, tenaga honorer atau pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk pelayanan publik serta perangkat desa diharuskan bersikap netral dengan tidak memihak salah satu calon kepala daerah.

Disampaikan Ketua Bawaslu Mukomuko, Teguh Wibowo bersikap netral bukan saja diharuskan bagi ASN, termasuk pegawai non ASN yang dipekerjakan pemerintah dengan dibiayai anggaran negara.

Maka ia minta kepada pemerintah daerah sama-sama mengingatkan para pegawai bersama-sama menjaga kondisi yang tertib dalam Pilkada ini.

BACA JUGA:Mukomuko Terima Audiensi Honorer Nakes Non Database BKN, BKPSDM: Tetap Berpeluang jadi PPPK

BACA JUGA:Sss! Pjs Bupati akan Diproses Bawaslu Mukomuko, Jika Terbukti Lakukan Ini

Ketua Bawaslu Mukomuko, Teguh Wibowo--Sumber Foto : Amris/RMONLINE.ID

Karena pihaknya tidak segan menindak pejabat, atau ASN dan pegawai yang dipekerjakan pemerintah jika ketahuan memihak dengan mengkampanyekan salah satu calon.

"Kalau TNI Polri memang wajib netral dan tidak memilih, sementara ASN punya hak pilih, kita mewarning pilihan silahkan siapa saja, tapi jangan mengkampanyekan calon. Ini juga berlaku bagi honorer atau pegawai non ASN yang dipekerjakan pemerintah daerah," katanya.

Perlunya sikap netral pegawai ini untuk menjaga kestabilan politik di daerah, jangan ada calon yang dirugihkan.

Lebih penting lagi untuk memberi kenyataman kepada masyarakat mendapat pelayanan, jangan sampai karena pegawai mendukung salah satu calon, warga yang tidak mendukung calon tersebut tidak dilayani dengan baik.

BACA JUGA:Pjs Bupati Kumpulkan Seluruh Insan Pers, Dihujani Berbagai Pertanyaan

BACA JUGA:Puskemas Ipuh dan Air Rami Akan Turun Status Menjadi Rawat Jalan

"Jangan sampai nanti saat melayani warga karena dukungan berbeda, akhirnya tidak sepenuh hati hingga dipersulit," tegasnya.

Juga pada perangkat desa mulai dari kades, harus bersikap netral, jangan mengkampanyekan salah satu calon.

Sumber: