Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) disebut Gerudukan kini mulai Was-was Diperiksa BPK

RADARMUKOMUKO.COM - Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Cakra Nagara, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan secara gerudukan dan dengan ketakutan akan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Ini adalah kali pertama pembangunan infrastruktur sebesar ini dilakukan dengan pendekatan yang luar biasa.

Dalam Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara, Cakra Nagara menjelaskan bahwa gerudukan ini melibatkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang harus terukur. 

Meskipun dilakukan secara gerudukan, penganggaran harus tetap hati-hati. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ini akan menjadi suatu total kerugian atau tidak ketika diperiksa oleh BPK.

BACA JUGA:6 PNS Yang Menjadi Tersangka Korupsi Anggaran RSUD Mukomuko Bakal Dipecat

BACA JUGA:Apa Itu Kondisi Sugar Crash? serta Gejala-Gejala yang Dialami Penderitanya

Pemeriksaan BPK menjadi momok yang ditakuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan IKN. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur IKN dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai Rp68 triliun. 

Pembangunan IKN dibagi dalam tiga zona: kuning, hijau muda, dan hijau tua. Saat ini, fokus pembangunan berada di zona A, yang merupakan kawasan pemerintahan seluas 6.600 hektare.

Pada Juni 2024, Istana Presiden dan lapangan upacara di IKN diharapkan dapat berfungsi sepenuhnya untuk mendukung upacara kemerdekaan RI dan menampung hingga 8.700 orang. 

BACA JUGA:Tradisi Unik Menikah di Berbagai Daerah di Indonesia Yang Bikin Melongo

BACA JUGA:Romadhan Berarti Panas, Lalu Ada Hubungannya Dengan Cuaca Panas? Ini Penjelasan BMKG

Progres konstruksi Istana Presiden dan lapangan upacara saat ini sudah mencapai hampir 60%.

Pembangunan IKN adalah proyek ambisius yang akan membentuk masa depan Ibu Kota Negara. 

Sumber: