Kebaikan Dilupakan Dampak Politik Uang, Politisi Senior Mukomuko Angkat Bicara

Kebaikan Dilupakan Dampak Politik Uang, Politisi Senior Mukomuko Angkat Bicara

Kebaikan Dilupakan Dampak Politik Uang, Politisi Senior Mukomuko Angkat Bicara-Ilustrasi-radarmukomuko.com

KORAN DIGITAL RM - Walau proses pemilihan sudah selesai dan calon pemenang telah diketahui, namun cerita politik Pemilu 2024 sulit dilupakan oleh banyak orang, terutama para politisi.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan politik uang yang merajalela pada saat kampanye.

Walau tak pernah ada kasus money politic yang sampai ke Bawaslu, namun isu di lapangan sudah tak terbantahkan.

Banyak politisi yang kecewa berat dengan tingginya praktek politik uang selama pemilu dan sangat mempengaruhi pemilih.  Beberapa politisi senior sempat mengungkapkan kekecewaannya dengan menyebut, perbuatan baik bertahun-tahun dilupakan oleh pemilih, hanya karena amplop berisi Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.

BACA JUGA:Kepsek SMP dan Operator Sekolah di Mukomuko Latihan Update Data Dapodik

BACA JUGA:Ikut Orang Tua, Bocah 4 Tahun Tenggelam di Irigasi Lubuk Pinang, Ditemukan Meninggal

"Perbuatan baik yang dilakukan bertahun-tahun sama sekali tidak ada gunanya, saat pemilu dilupakan oleh pemilih, hanya kerena uang ratuan ribu diberi calon lain. Padahal jelang pemilihan kita masih berbagi, hanya nilainya mungkin tak sebesar calon lain," kata salah seorang politisi yang tidak disebut namanya.

Menanggapi kondisi ini, mantan anggota DPRD Mukomuko periode 2009 - 2014 hingga 2014 - 2019, Hermansyah,ST,MT mengaku ikut khawatir dengan permainan dugaan politik uang di pemilu.

Dikatakannya, selama pemilu dirinya sempat turuk melihat jalannya persaingan politik antar calon anggota legislatif di Mukomuko.

Maka dari situ, dirinya menilai pesta demokrasi ini telah berjalan dengan lancar dan tertib namun jauh dari kata Jurdil (Jujur dan Adil). Alasannya, karena menyaksikan dan merasakan bagaimana para caleg menggunakan politik uang dalam mendapatkan suara.

"Caleg kebanyakan membayar pemilih berkisar antara Rp 100 - Rp 300 ribu per indivisi pemilih. Apakah pemilu seperti ini dikatakan jujur?," papar Herman.

BACA JUGA:Ini Tanggapan Sekda, Terkait ASN Pemkab Mukomuko Terjerat Dugaan Korupsi Anggaran RSUD

BACA JUGA:BPK RI Periksa Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Mukomuko, Penyesuaian KIB dan Fisik

Lanjutnya, politik uang seperti ini jelas membahayakan dan akan merugikan masyarakat sendiri. Terutama menyangkit dengan kualitas anggota dewan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: