Pejabat Mukomuko Rakor Bersama Bappenas di Jakarta, Penguatan SDM Dukung Tematik Ketahanan Pangan

JAKARTA, RADARMUKOMUKO.COM – Bupati Mukomuko, anggota DPRD dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Mukomuko, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung tematik ketahanan pangan dan food estate Kabupaten Mukomuko di Hotel Erian Jakarta, Selasa, 15 November 2022.  

Rakor yang dihadiri oleh Direktorat Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut, fokus pada penguatan kapasitas SDM dalam pembuatan usulan tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor ketahanan pangan. Termasuk penguatan anggaran bidang pertanian dan lainnya.   

‘’Rakor ini tujuannya untuk peningkatan kapasitas SDM pejabat di tatanan Pemkab Mukomuko. Sehingga ke depan, program-program yang kita susun dan usulkan bisa sinkron dengan program pusat. Kita betul-betul pelajari, pahami seperti apa maunya pusat agar usulan daerah dapat disesuaikan dengan yang diinginkan pusat,’’ ungkap Bupati.

Terus terang, untuk dua tahun terakhir Kabupaten Mukomuko alpa. Tidak kebagian dana DAK ketahanan pangan. Ini disebabkan data usulan daerah yang disampaikan ke pusat tidak sinkron program prioritas pusat.  

BACA JUGA:Sudah Lama Tutup, Kantor KIR Mukomuko Kembali Ditata

‘’Wajar ketika pusat kurang memberikan perhatian ke daerah. Kegiatan yang diusulkan tidak tepat. Tidak sinkron dengan apa yang diinginkan pusat. Bayangkan, dana yang tersedia di pusat untuk kegiatan A, kita bikin B, mana nyambung,’’ ujarnya. 

‘’Mangkanya, melalui Rakor ini dapat memberikan pemahaman kita ke depan, agar program-program yang kita usulkan benar-benar sinkron,’’ imbuhnya.

Bupati pesimis Kabupaten Mukomuko memperoleh DAK ketahanan pangan di tahun 2023. Cukup beralasan, karena keterlambatan daerah. Sementara, kata Bupati, lokus penyusunan DAK ketahanan pangan untuk 2023 telah diselesaikan pusat. 

‘’Paling tidak, untuk 2024 nanti. Karena penyesuaian ini butuh waktu dua tahun, mari kita siapkan mulai dari sekarang,’’ pintanya. 

BACA JUGA:Dana BOK 2022 untuk Mukomuko Rp 13 Miliar

Di samping itu, kata Bupati, seiring dengan perkembangan program dan regulasi, pejabat daerah juga ditekankan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga, setiap tahapan pembaharuan program dan aturan dapat dikuasai dan pahami. 

‘’Sesuai dengan yang diminta Bappenas pada Rakor. Pejabat daerah harus meningkatkan koordinasi. Sehingga program kerja dan anggaran yang menjadi skala prioritas pusat dapat dicerna dan disinergikan,’’ demikian Bupati. (adv/kominfo/nek)    

Sumber: