Bupati Mukomuko Inginkan Semua Honorer Diangkat jadi PPPK, Jika Gaji Ditanggung Pusat

RADARMUKOMUKO.COM – Pasal rencana penghapusan honorer di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023, terus diperbincangkan. 

Menyongsong rencana tersebut, pemerintah pusat dan daerah bakal melakukan upaya penyelamatan. Melakukan pengangkatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Menanggapi hal itu, Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA tak ingin muluk-muluk. Ia berharap semua honorer yang telah mengabdi di Pemkab Mukomuko dapat terselamatkan dan diangkat menjadi PPPK. 

Tidak hanya itu, dalam proses rekrutmen PPPK dari kalangan honorer nanti, juga diberi kemudahan. Ia menginginkan soal proses pengangkatan diberi keleluasaan kewenangan kepada masing-masing daerah. Tujuannya, kata Bupati Sapuan, agar para honorer yang telah berusia jauh lebih tua mendapat kesempatan yang sama menjadi PPPK. 

"Itu yang masih kami tunggu dari pemerintah pusat. Bagaimana kewenangan pengangkatan honorer menjadi P3K ini diberikan kewenangannya ke pemerintah daerah. Tujuannya itu tadi, agar honorer yang sudah berusia, sudah tua, jika memungkinkan bisa diangkat, kita angkat jadi PPPK," ujar Bupati Sapuan. 

Mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN P3K dalam jumlah besar kata Bupati, pihak Pemkab Mukomuko juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Jika kedepan pemerintah pusat dapat menyuplai tambahan anggaran untuk gaji P3K, maka akan dilakukan rekrutmen secara besar-besaran. 

"Selagi pemerintah pusat belum menambah anggran untuk gaji itu, kita Pemkab Mukomuko hati-hati sekali mengusulkan formasi P3K. Kita khawatir, jika banyak mengangkat pegawai, justru pembanguan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan dana," jelasnya. 

Ditambahkannya, pada tahun 2022 ini, Pemkab Mukomuko telah mengusulkan tambahan formasi P3K, hanya saja jumlahnya sedikit. Sapuan mengatakan, Pemkab masih memprioritaskan tambahan ASN di bidang pendidikan dan kesehatan. 

"Prioritas kita masih guru dan tenaga kesehatan. Formasi tahun ini ada tapi sedikit. Tapi kita berharap pemerintah pusat bisa menambah dana daerah untuk gaji P3K. Sehingga nanti nasib honorer bisa kita selamatkan dan kekurangan pegawai juga bisa tertutupi," demikian Bupati. (nek)

Sumber: