Pernyataan Sikap PDI Perjuangan Mukomuko, Tolak Impor Beras

MUKOMUKO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Mukomuko, Dedy Kurniawan, S.Sos sampaikan pernyataan sikap bahwa pengurus bersama kader PDI Perjuangan Kabupaten Mukomuko menolak impor beras yang direncanakan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menurut Dedy, impor beras dinilai dapat merugikan para petani gabah di Indonesia, termasuk Kabupaten Mukomuko.

 ''Pernyataan sikap partai menolak impor beras dan berpihak kepada petani,'' ungkap Dedy Kurniawan kepada radarmukomuko.rakyatbengkulu.com, Minggu (28/3).

Pernyataan sikap penolakan impor beras juga dibeberkan beberapa alasan. DPC PDI Perjuangan Mukomuko mempedomani hasil keputusan Kongres V partai untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi. Jalan berdikari ini antara lain diwujudkan dengan mendorong Indonesia yang berdaulat di bidang pangan.

''Sejak satu tahun yang lalu, tiga pilar partai telah mempelopori gerakan menanam tanaman yang bisa di makan. Termasuk tanaman pendamping beras antara lain sagu, ketela, pisang, sukun, jagung, umbi-umbian, sorgum, talas, porang dan lainnya. Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman pangan yang luar biasa. Seluruh kader partai mendorong upaya diversifikasi pangan termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya,'' sampai Dedy.

Alasan penolakan lainnya, bahwa basis utama PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi adalah petani, wong cilik, kaum marhaen, khusus di wilayah Kabupaten Mukomuko motor penggerak partai pada umumnya petani.

Kemudian, saat ini negara dalam keadaan sulit akibat dampak pandemi covid-19. Diperlukan upaya menghemat devisa negara. Jangan dihambur-hamburkan untuk membeli beras dari petani asing.

Bahwa keputusan impor beras dan garam diputuskan secara sepihak oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Di balik impor selalu ada pemburu rente.

Bahwa Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sedang mengampanyekan Cintai Produk Dalam Negeri, termasuk beras. Apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan selain bertentangan dengan politik pangan presiden juga tidak sesuai dengan kebijakan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.

Bahwa Kebijakan Impor tsb nyata-nyata merugikan petani. Kebijakan tsb sangat patut diduga, ditungganggi oleh mafia impor, pemburu rente. (nek/ril)

Sumber: