APBD Mukomuko 2026 Bakal Habis Untuk Kebutuhan Pemerintah, Rakyat Jadi Penonton
Pembahasan anggaran di DPRD Mukomuko-Radar Mumuko-
"Belanja pegawai seperti gaji itu wajib, untuk lain seperti kegiatan rutin, serimonial hingga perjalanan dinas ini akan diupayakan minimal. Pembangunan untuk kebutuhan masyarakat itu wajib, karena ini tujuan inti dari pemerintahan, walau kondisi sulit," katanya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH mengakui untuk anggaran 2026 turun dari sebelumnya, ini dipengaruhi beberapa faktor, terutama kebijakan pusat. Sementara waktu perkiraan anggaran 2026 kurang dari Rp 900 miliar.
Sementara beban daerah tertuma belanja pegawai ada pembekakan. Bertambahnya berlanja pegawai dikarenakan adanya penambahan jumlah setelah pengangkatan PPPK penuh waktu dan juga akan disusul PPPK paruh waktu.
Gaji PPPK mulai 2026 seluruhnya dibebankan pada APBD, tidak ada lagi DAK SG.
"Semua daerah kondisinya sama, anggaran berkurang dari pusat. Sedangkan kita banyak penambahan pegawai PPPK," tutupnya.*
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: