RADARMUKOMUKO.COM – Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan V Koto, terus berlanjut. Pada Selasa 21 April 2026, giliran Desa Sungai Lintang, dikunjungi tim Monev. Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor desa setempat.
Sama seperti desa lain, yang diperiksa oleh tim Monev hanya kelengkapan berkas administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPj).
Pasalnya pihak desa sendiri belum merealisasikan pembangunan. Dari hasil pemeriksaan, sejauh ini kelengkapan administrasi nyaris sempurna.
Terlebih anggaran yang dibelanjakan juga tidak sebanyak tahun lalu. Sebab anggaran Dana Desa (DD) tahun ini juga terbatas.
Kasi Ekobang Kecamatan V Koto, Oyon Supriadi S.AP, menyampaikan, pelaksanaan Monev realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap I terus berlanjut. Salah satunya tim Monev turun ke Desa Sungai Lintang.
Sama seperti desa lain, kegiatan di Sungai Lintang, terkhusus pembangunan belum ada. Sejauh ini program yang direalisasikan desa berupa non pembangunan. Oleh sebab itu, pemeriksaan dilakukan pada kelengkapan berkas administrasi LPj.
“Hari ini (kemarin red) kita melaksanakan Monev di Desa Sungai Lintang. Semua berkas LPj dari anggaran yang telah dibelanjakan kita periksa kelengkapannya,”katanya.
Lanjutnya, hasil pemeriksaan bisa dikatakan bagus. Berkas administrasi dari penyerapan anggaran lengkap. Beberapa yang kurang, misalnya harus rangkap dua, baru satu rangkap.
Kekurangan seperti itu langsung di lengkapi karena pihak desa juga menyediakan printer. Tapi memang masih ada beberapa laporan dalam tahapan verifikasi di Sekertatis Desa (Sekdes).
Untuk itu, diharapkan ke pihak desa tetap memaksimalkan kinerja agar seimbang antara realisasi dan pertanggungjawaban. Sebab walaupun secara realisasi nantinya bagus, tapi yang diperiksa juga laporan pertanggungjawabannya.
“Sejauh ini kelengkapan LPj cukup maksimal, hanya ada sedikit catatan kecil yang bisa langsung dilengkapi saat pemeriksaan berlangsung,”tambahnya.
Sementara itu, Kades Sungai Lintang, Ariyanto, mengatakan, program kegiatan tahun ini tidak sebanyak tahun lalu.
Alasannya sama di semua desa, akibat penurunan jumlah DD. Seperti desanya, kegiatan pembangunan fisik kemungkinan tidak ada. Adapun kegiatan di tahap satu juga masih minim, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pembayaran penghasilan tetap (siltap).
“Namun demikian kinerja kami di pemerintah desa tetap maksimal, termasuk dalam melengkapi berkas administrasi LPj,“demikian Ariyanto.*