Pemerintah harus memikirkan ini, solusinya melakukan rasionalisasi terhadap tunjangan pejabat dan anggota dewan dan juta belanja perjalanan dinas.
Ia menilai banyak kegiatan perjalanan dinas ini tidak efektif namun tetap dipaksakan untuk dilaksanakan. Dampaknya anggaran banyak terserap, sementara hasilnya untuk daerah tidak signifikan.
"Alasan gaji PPPK paruh waktu masih setara honorer karena anggaran tidak memadai dan belanja pegawai sudah terlalu besar. Maka kita rasionalisasikan belanja pegawai yang ada, karena sangat timpang. Berbagai jenis tunjangan pejabat bisa dirasionalisasi, perjalanan dinas sebaiknya dikurangi, gunakan untuk penyesuaian gaji PPPK paruh waktu, supaya lebih adil," tutupnya.*
BACA JUGA:PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Menjadi PPPK Penuh Waktu, Berikut Ketentuannya
BACA JUGA:Setelah Ditetapkan, PPPK Paruh Waktu Tidak Bisa Pindah ke Bidang dan Instan Lain