Ketujuh, guru honorer yang sudah PPG dan telah mendapatkan sertifikasi pendidik belum bisa proses pencairan.
Kedepalan, berkaitan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke 4 tahun 2024 untuk guru SMA dan SMK dan SLB belum terbayarkan 1 bulan.
Kesembilan, berkaitan dengan TPG TW I tahun 2025 khusus pengawas, belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah.
‘’Dari 9 item ini, harapan kami kepada DPR RI Komisi X dapat memerjuangkannya,’’ pinta Rasita.
Terkhusus berkaitan dengan larangan melakukan pungutan sumbangan kepada walimurid. Diakui Rasita, hal ini menjadi kendala bagi sekolah skala kecil.
Dikatakannya, karena banyak sekolah yang mengambil bantuan untuk guru dari perolehan sumbangan walimurid, termasuk biaya operasional sekolah.
‘’Kita contoh, SD15 yang cuma hanya 25 orang murid. Cuma menerima dana BOS 5 juta per triwulan. Beli laptop saja tak cukup, kadang ada kekurangan guru juga. Tetap dibantu dari situ, itulah kesulitannya,’’ ulasnya.
Termasuk yang PAUD/TK, umumnya menarik dari iuran. Tidak hanya itu, jugauntuk SMK. Dikatakan Rasita, untuk SMK banyak kegiatyan untuk magang keluar, tidak cukup dana bos sekolah untuk membantu membiayainya.
‘’Untuk SMK, pasti ada juga bantuan yang diminta dari walimurid. Sehingga banyak sekolah yang tidak jalan kegiatannya,’’ ujarnya.
‘’Harapan kami aspirasi ini bisa terealisasi sesuai dengan apa yang kami minta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2017, boleh menarik iuran, asalkan ada ikatan,’’ imbuhnya.
Solusi lain, kata Rasita, pemerintah mestinya juga melakukan pertimbangan mengenai jatah penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bagi sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60, tetap digenapkan, mendapatkan dana BOS 60.
‘’Atau solusi lain, agar sekolah yang kurang murid dari 60 orang ini bisa diabantu melalui dana BOSDA. Data kami ada 8 sekolah SMP yang masih kurang jumlah muridnya dari 60 orang. Kalau untuk tingkat SD, masih sangat banyak,’’ demikian Rasita.