Mutasi Pejabat Di Mukomuko Dinilai Sekda Tidak Mendesak

RADARMUKOMUKO.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Marjohan, memastikan bahwa belum ada rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko dalam waktu dekat. 

Kepastian ini disampaikan untuk menjawab isu yang berkembang di kalangan aparatur sipil negara (ASN) setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Marjohan saat ditemui awak media, belum lama ini. Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih fokus pada proses penyusunan dan evaluasi kebutuhan organisasi, sehingga pelaksanaan mutasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Sesuai dengan arahan Bupati, saat ini masih dalam proses penyusunan. Karena ada di beberapa bidang yang memang perlu penguatan,” ujar Marjohan.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa mutasi pejabat tetap akan dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan sekaligus sebagai bentuk penyegaran organisasi.

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi internal, terdapat sejumlah bidang yang membutuhkan penguatan sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, proses pengisian jabatan masih terus dikaji secara matang oleh pihak berwenang agar penempatan pejabat nantinya sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

“Intinya sekarang dalam proses penyusunan. Tapi untuk waktunya, kemungkinan tidak dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pemerintahan Bupati Choirul Huda bersama Wakil Bupati Rahmadi tercatat telah melakukan mutasi pejabat sebanyak tiga kali. 

Mutasi tersebut mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat fungsional, eselon IV, eselon III, hingga eselon II.

Langkah mutasi yang telah dilakukan sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta mendorong percepatan realisasi program pemerintah daerah.

Sementara itu, kabar mengenai rencana mutasi kembali oleh Bupati Mukomuko saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN. 

Isu tersebut memunculkan berbagai spekulasi terkait kemungkinan pergeseran jabatan dalam waktu dekat.

Namun, dengan adanya penegasan dari Sekda, diharapkan ASN dapat tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing tanpa terpengaruh isu yang belum pasti. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi nantinya akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan kebutuhan organisasi.*

Sumber: