RADARMUKOMUKO.COM - Dalam beberapa hari belakangan ramai di media online dan media sosial, masalah jatah anggaran pembangunan infrastruktur dari APBD Provinsi Bengkulu untuk Kabupaten Mukomuko.
Dimana, kabarnya Kabupaten Mukomuko kurang mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi, terkait pembangian jatah pembangunan.
Dari anggaran Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar yang disediakan Pemprov, Mukomuko hanya mendapat jatah Rp 1,2 miliar bahkan awalnya dinyatakan nol.
Sementara sesuai rincian yang beredar di media sosial, kabupaten lain mendapat jatah puluhan miliar, bahkan Rejang Lebong mencapai Rp 15,9 miliar.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan di Mukomuko
BACA JUGA:Hari Pancasila, Ini Pesan Bupati Mukomuko Untuk Ajak Pejabat dan Masyarakat
Fakta ini membuat publik khususunya warga Mukomuko mengungkapkan kekecewaannya, bahkan mengancam Mukomuko siap keluar dari Bengkulu dan bergabung dengan Sumbar.
Agaknya kehebohan ini sampai ke telinga Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, entah dari mana sumbernya atau jatah daerah lain dikurangi tiba-tiba ia mengumumkan jatah Mukomuko di 2025 ini menjadi Rp 14 miliar.
"Memang ada perbedaan, yang tahun ini belum dapat kedepan akan lebih banyak. Ini dari Kadis PU saya sudah tanya untuk 2025 ada 14 miliar untuk Kabupayen Mukomuko," kata Helmi dalam postingan videonya yang beredar.
Anggaran Rp 14 miliar ini nantinya digunakan untuk jalan Penarik - Lubuk Pinang dan jalan Pondok Kopi.
Ia juga menegaskan jalan-jalan itu ada tanggungjawab kabupaten dan ada tanggung jawab provinsi dan pusat.
"Sekali lagi kita tegaskan untuk Mukomuko tahun ini Rp 14 miliar, ke pusat juga kita usulkan," paparnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Mukomuko, Frenky Janas mengingatkan gubernur, Kabupaten Mukomuko menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi yang cukup besar.
Maka sangat tidak layak dan adil Mukomuko pada tahun 2025 ini jatah pembangunan infrastruktur sangat minim.
Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mendapat belasan miliar, puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar, tapi Kabupaten Mukomuko hanya mendapat Rp 1,2 miliar.