Gratifikasi biasanya diberikan setelah suatu pelayanan atau pekerjaan selesai dilakukan, sebagai bentuk apresiasi. Sementara suap diberikan sebelum atau selama proses pelayanan atau pekerjaan, dengan tujuan mempengaruhi hasil akhir.
Namun, perlu diingat bahwa gratifikasi pun bisa menjadi ilegal jika nilainya tidak wajar dan diberikan terkait dengan jabatan si penerima.
Dalam kasus seperti ini, gratifikasi bisa dianggap sebagai suap terselubung. Itulah mengapa pegawai negeri dan pejabat publik diwajibkan untuk melaporkan setiap gratifikasi yang mereka terima.
Memahami perbedaan antara gratifikasi dan suap sangatlah penting, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor publik. Ketidakpahaman bisa membawa seseorang ke dalam masalah hukum yang serius. Sebagai masyarakat, kita juga perlu memahami hal ini agar tidak tanpa sadar terlibat dalam praktik korupsi.
Pada akhirnya, integritas adalah kunci. Baik Anda seorang pegawai negeri, pejabat publik, atau warga biasa, selalu pertimbangkan etika dan legalitas dari setiap pemberian atau penerimaan. Jika ragu, lebih baik menolak atau melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan pemahaman yang tepat dan tindakan yang benar, kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.*