Mukomuko Bebas dari Tenaga Kerja Asing

Rabu 24-07-2024,18:28 WIB
Reporter : Ibnu Rusdi
Editor : Ibnu Rusdi

MUKOMUKO, RMONLINE.ID – Setahun terakhir, wilayah bumi ‘’Kapuang Sati Ratau Batuah’’ sebutan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu bebas dari tenaga kerja asing.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mencatat, keberadaan tenaga kerja asing di Kabupaten Mukomuko terakhir pada 23 November 2023. 

‘’Sebelumnya memang ada 3 orang tenaga kerja asing. Terakhir kami pantau, mereka tidak lagi bekerja di Mukomuko sejak 23 November 2023 lalu,’’ kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Mukomuko Desri Gandalia di Mukomuko, Rabu, 24 Juli 2024. 

BACA JUGA:Berlakukan Syarat Terbaru, Medio 2024 Polres Mukomuko Terbitkan 1442 Lembar SKCK

BACA JUGA:Balon Bupati Mukomuko Renjes Zaetheddy dan Muharamin Saling Klaim Didukung PPP

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu merupakan salah satu daerah incaran bagi para investasi. Baik investor Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dari kalangan investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

Data terhimpun, di tahun 2024 ini terdapat belasan perusahaan PMA dan PMDN dengan total nilai investasi triliun rupiah. 

Dari sejumlah perusahaan tersebut, juga mempekerjakan tenaga kerja, sebagian besar merupakan tenaga kerja lokal. 

Menurut Desri, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan baik PMA maupun PMDN di daerah ini sekitar 6000 jiwa. 

‘’Saat ini, ada sekitar 6000 ribu lebih tenaga kerja yang bekerja di perusahaan di Kabupaten Mukomuko,’’ kata Desri. 

Data 6000 lebih tenaga kerja berdasarkan hasil pendataan secara manual oleh Disnakertrans dari sejumlah perusahaan.

BACA JUGA:Sukses Menangkan Golkar di Mukomuko, Choirul Huda Belum Pasti Diusung Untuk Calon Bupati

BACA JUGA:5 Anggota Dewan Terpilih Dari Golkar Masih Berpeluang Jabat Ketua DPRD Mukomuko 

Akan tetapi, kata Desri, update data terbaru terkait jumlah tenaga kerja belum didapatkan, karena pelaporan tenaga kerja sudah melalui sistem online. 

‘’Karena online, dan laporan direkap provinsi. Kami juga berupaya menyurati provinsi minta data tenaga kerja ini, namun belum ada jawabannya,’’ kata Desri. 

Kategori :