PENARIK, RADARMUKOMUKO.COM – Sebanyak 48 Desa di Kabupaten Mukomuko, belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Terhitung hingga Minggu terakhir Bulan April, 2023, penyaluran BLT belum juga tuntas.
Menindak hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mukomuko, menargetkan untuk menuntaskan penyaluran BLT selama 3 hari setelah libur Idul Fitri, 1444 H. dana BLT tersebut dipastikan sudah masuk rekening desa.
BACA JUGA:Bupati Mukomuko Pimpin Rakor Pemantapan Program Kerja 2023
‘’59 desa harus Musdesus ulang. Dan itu sudah selesai. Kami sedang proses, belum selesai, sudah masuk cuti. Sebelum Mei, mudah-mudahan sudah selesai,’’ ujar Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dinas PMD, Eka Purwanto, M.Si baru-baru ini.
Eka mengatakan, untuk memenuhi jumlah KPM minimal, 10 persen dari Dana Desa (DD) dibutuhkan tambahan 561 KPM, tersebar di 59 desa. Jika KPM tidak ditambah, tidak kurang dari Rp 2 miliar DD tidak dikirim ke rekening desa. Hal tersebut jelas merupakan kerugian bagi daerah.
‘’Kalau KPM tidak ditambah, ada uang sekitar Rp 2 miliar, batal beredar di Mukomuko. Ini jelas kerugian bagi daerah,’’ tambah Eka.
BACA JUGA:Objek Wisata Muara Rajawali Pasar Bantal Padat Pengunjung
Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Wahyu Budiarso, SE, LLM. Ia mengatakan ada desa yang tidak mencapai batas minimal KPM 10 persen. Akibatnya di sistem akan terkunci, tidak bisa input penerimanya. Sesuai petunjuk dari pusat, untuk desa yang tidak mencapai 10 persen jumlah KPM, kepala daerah menyampaikan surat ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (PDJPK). Selanjutnya baru bisa diinput dan diajukan penyalurannya ke KPPN.
Dari total 148 desa di Mukomuko, baru 100 desa yang sudah salur ke rekening kas desa, tri wulan I. Masih 48 desa yang belum salur ke kas desa. Sedangkan 3 desa, sudah transfer salur BLT tri wulan II. Masing-masing Karang Jaya, Sumber Mulya dan Padang Gading.
BACA JUGA:Kuota Penerimaan ASN PPPK 240 Orang, Ada Formasi SMA dan Semua Jurusan
‘’Kami berharap dapat segera diajukan ke KPPN agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang momen lebaran. Tentu akan sangat dirasakan manfaatkan bagi warga yang tergolong tidak mampu,’’ demikian Wahyu.