MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Kepala Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Mukomuko Bachtiar Sopyan, SH mengungkapkan bahwa Kabupaten Mukomuko berada di posisi nomor 7 nasional dalam kategori proporsi transaksi katalog lokal terhadap belanja pengadaan.
Hal ini berdasarkan laporan kemajuan capaian implementasi yang diterbitkan oleh Tim Percepatan Katalog Lokal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tertanggal 23 Agustus 2022 lalu.
BACA JUGA:Dukung Pemulihan Ekonomi, Transaksi BNIDirect Tumbuh Positif
‘’Dari 416 kabupaten se Indonesia, Kabupaten Mukomuko di posisi tujuh besar nasional dalam mengimplementasikan belanja pengadaan melalui katalog lokal. Dari total nilai pengadaan Rp 3,3 miliar, proporsi transaksi mencapai 0,82 persen,’’ ungkap Bachtiar Sopyan, di Mukomuko, Kamis, 29 Desember 2022.
Untuk diketahui, kategori proporsi transaksi katalog lokal terhadap belanja pengadaan, posisi pertama diraih oleh Kabupaten Banyuwangi dengan capaian transaksi 1,94 persen. Posisi kedua, Kabupaten Gowa, 1,40 persen dan posisi ketiga Kabupaten Sidoarjo, 1,19 persen. Menyusul di posisi ke empat Kabupaten Pangka Jene dan Kepulauan dengan capaian transaksi 1,19 persen, Kabupaten Minahasa Utara di posisi kelima 1,15 persen.
BACA JUGA:Ini Kronologi Kecelakaan Dialami Anggota Polri di Mukomuko
‘’Kabupaten Mukomuko diposisi ketujuh setelah di bawah Kabupaten Jeneponto dengan capaian 0,90 persen dari nilai transaksi katalog lokalnya Rp 4,99 miliar,’’ terang Bachtiar Sopyan.
Pemberlakuan transaksi katalog lokal terhadap pengadaan barang jasa pemerintah mengacu kepada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Lokal Dalam Pengadaan Barang Jasa (Market Place). Kemudian dipertegas dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Program Nasional Buatan Nasional Bangga Produk Indonesia.
BACA JUGA:Presiden Joko Widodo dan Ridwan Kamil Demam Latto-latto, Penasaran Berikut Cara Mainnya
Dijelaskan Bachtiar Sopyan, berdasarkan laporan LKPP pada Agustus lalu, pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan sistem katalok lokal dan toko daring tersebut sebanyak 483 daerah, yang terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten dan selebihnya pemerintah kota.
Secara rinci, jumlah penyedia katalog lokal se Indonesia sebanyak 8731 penyedia, terbanyak di tingkat kabupaten dengan jumlah 3.937 penyedia. Menyusul provinsi dengan jumlah penyedia 2734 penyedia dan 2.060 penyedia di pemerintahan kota.
BACA JUGA:Jokowi Tetapkan Tanggal Cuti Bersama ASN 2023
‘’Per Agustus ini, secara nasional dilaporkan jumlah produk tayang melalui katalog lokal sebanyak 160.144 produk. Dengan nilai transaksi Rp 5,20 triliun,’’ paparnya.
Dengan diberlakukan sistem ini, pihaknya mengimbau masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko untuk bertransaksi belanja pengadaan melalui sistem katalog lokal. Di tahun 2023 mendatang, sistem ini dioptimalkan.
BACA JUGA:Sejumlah Pasukan Loreng Pulang Berlumuran dari Sumber Makmur