RADARMUKOMUKO.COM - Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah Kecamatan XIV Koto saat ini terhambat dalam melaksanakan pembangunan desa.
Pasalnya, pemerintah desa kesulitan material sejak habisnya izin beberapa kuari atau galian C di daerah ini.
Tidak hanya itu, pasca kenaikan harga BBM juga berdampak pada pembangunan desa.
Karena terjadinya kenaikan harga atau perubahan harga material. Sehingga harga material yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) jauh berbeda dengan harga material saat ini.
Tidak menutup kemungkinan pembangunan di desa terancam tidak berjalan atau ditunda.
''Berdasarkan laporan dari kades, mereka kesulitan material. Sehingga kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa banyak yang belum berjalan.
Sedangkan waktu pengerjaan tersisa lebih kurang tiga bulan lagi,'' akui Camat XIV Koto, Azwardi, S.Sos, M.Kes.
Lanjutnya, dari 8 desa yang ada di wilayah XIV Koto manyoritas masih melaksanakan kegiatan fisik pembangunan, baik pembangunan tahap II maupun tahap III. Agar pembangunan desa berjalan, sebagian desa mengambil material seperti batu ke keluar daerah yakni ke Pesisir Selatan (Pessel).
Meskipun demikian, pihaknya tetap meminta pihak desa secepatnya melaksanakan pekerjaan fisik. Dengan harapan agar tidak adanya kegiatan fisik atau pembangunan desa yang tertunda atau tidak tuntas.
''Kalau bisa semua pekerjaan fisik tahun ini harus tuntas, begitu juga dengan pelaporannya. Agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Kami tegaskan juga, desa harus mengambil material di kuari atau galian C yang berizin,'' tegas Azwardi.
Sementara itu, Kades Pauh Terenja, Rodi Hartono, mengakui bahwa pembangunan di desa terhambat oleh ketersediaan material.
Sejak habisnya izin kuari atau galian C yang terdekat, pihaknya kesulitan mendapatkan material. Untuk mendapatkan material, pihaknya mengeluarkan biaya yang cukup besar.
''Yang bikin lambatnya pekerjaan fisik desa tahun ini karena ketersediaan material. Jika materialnya mudah didapatkan, semua pembangunan desa selesai tepat waktu,'' tutup Rodi. (api)