MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.com – Utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko membengkak. Tercatat sekitar Rp 6,8 miliar sesuai LHP BKP.
Sekarang makin bertambah th 2021 ada pembengkakan hingga Rp 500 juta. Kondisi ini makin mempersulit rumah sakit untuk pembenahan dan pelayanan.
Rencananya pada APBD Perubahan nanti Plt Direktur RSUD akan mengajukan anggaran hingga Rp 4,4 miliar.
Disampaikan Direktur RSUD Drs. H. Bustari Maller, SH, M.Hum mengakui bahwa rumah sakit masih terhutang, baik yang lama maupun ada penambahan baru.
Sejak awal kondisi ini sudah dibahas dan diketahui bersama. Ia belum mengetahui kapan bisa diselesaikan, karena kondisi keuangan rumah sakit belum stabil. Untuk pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, satu-satunya jalan mengangsur utang dengan BLUD. Sekarang pendapatan rumah sakit dua tahun terakhir menurun. ‘’Mungkin beberapa tahun kedepan belum bisa dilunaskan, palingan diangsur dulu. Satu-satunya cara agar bisa cepat, diajukan pembayaran menggunakan APBD, tapi kita perlu dasar hukumnya lebih dahulu, boleh apa tidak. Utang ini pasti menjadi persoalan,’’ katanya.
Lanjutnya, pada APBD Perubahan pihaknya mengajukan anggaran Rp 4,4 miliar, dana ini untuk pembenahan berbagai peralatan dan fasilitas rumah sakit yang rusak. Kemudian juga untuk listrik dan jasa piket yang
sebelumnya diminta dibayar dengan BLUD. Dengan kondisi BLUD sekarang tidak mungkin untuk membayar honor piket yang cukup besar dan itu dapat dibayar dengan APBD.
Sesuai ketentuan BLUD itu 60 persen diutamakan untuk pembelian obat dan bahan medis, sedangkan 40 persen digunakan untuk jasa medis.
‘’Dana yang kita ajukan bukan untuk utang, tapi untuk kebutuhan rumah sakit, serta listrik, jasa piket dan peralatan sebagian dalam kondisi rusak. Alat USG saja sekarang minjam di AL-barra,’’ paparnya.
Masih dikatakannya, bupati sudah mengecek sendiri kondisi di rumah sakit, dimana malam kemarin datang meninjau. Diketahui saat itu banyak lampu yang tidak hidup, karena memang kondisi instalasi sudah tidak stabil. Ini semua perlu dibenahi. Untuk itu butuh anggaran, kalau tidak, maka pasti sulit, siapapun nanti yang ditunjuk sebagai direkturnya.
‘’Maka saya katakan ini penting, karena berkaitan dengan kebutuhan pelayanan pada masyarakat kita. Bagaimana mau dibenahi kalau tidak ada dananya,’’ tutup Bustari.(jar)