35 Bidang Tanah di Mukomuko Masuk Daftar Target Legalisasi Aset 2025

MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Sebanyak 35 bidang tanah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu masuk dalam daftar target legalisasi aset tahun anggaran 2025.

Sejumlah bidang tanah masuk program pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) atas legalisasi aset tanah tersebut, sebagian merupakan lahan kosong. 

‘’Jumlah target penerbitan sertifikat hak pakai atas barang milik daerah tahun ini sebanyak 35 bidang tanah. Ada lahan tanah perkantora, Pustu (Puskesmas Pembantu,red), dan lahan bangunan gedung sekolah,’’ kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Trirosanti, SH di Mukomuko, Jum’at, 20 Juni 2025. 

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Persiapan Lelang 92 Aset Kendaraan Dinas

BACA JUGA:Kasasi Ditolak, Terpidana Kasus RSUD Serahkan Uang Pengganti Rp 290 Juta ke Jaksa

Ia menyebutkan, tahapan legalisasi aset BMD, dalam hal ini penerbitan sertifikat hak pakai masih berproses. Berdasarkan data terakhir per hari ini, kata Eva, sebanyak 14 bidang tanah sudah memasuki tahap pemberkasan di Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR).     

Selanjutnya, 20 bidang tanah lainnya masuk ketahap proses pengukuran, juga melibatkan petugas dari Kantor BPN Mukomuko, dan 1 bidang tanah sudah terbit sertifikatnya. 

‘’Tanah BMD yang sudah terbit sertifikat adalah tanah makam, berlokasi di Danau Nibung. Tanah ini hasil pengadaan tanah tahun 2024 lalu,’’ ujarnya.

Eva Trirosanti menjelaskan, sebagian besar bidang tanah BMD yang diproses legalisasi tahun ini telah mengantongi sertifikat, dan itu akan diubah dijadikan sertifikat hak pakai atas nama Pemda Mukomuko. 

Dalam proses pelaksanaan legalisasi aset BMD ini, juga ditemukan beberapa kendala di lapangan. Misalnya pada proses legalisasi aset Kantor Kecamatan V Koto. 

Diakui bahwasanya proses legalisasi aset yang satu ini sedikit rumit dan menyita waktu. Pasalnya, tanah lokasi bangunan Kantor Kecamatan V Koto tersebut masih tercatat sebagai aset Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII. 

BACA JUGA:Diberhentikan, Novri Bongkar Kelemahan Alfian Ketika Jabat Ketua Fraksi Hanura DPRD Mukomuko

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru pada Layanan Prioritas

Pun demikian, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan proses legalisasi aset tersebut. Langkah yang sudah dilakukan, kata Eva, mengajukan permohonan peralihan status aset ke pihak BWSS. Akan tetapi, pada proses penghapusan aset dari daftar neraca aset BWSS harus melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. 

Sumber: