Dewan PKS Protes Kebijakan Pembangunan Pemprov Bengkulu 2025, Andy: Mukomuko Dianaktirikan

BENGKULU, RADARMUKOMUKO.COM – Rapat paripurna pengantar Raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024 pada Selasa, 27 Mei 2025, diwarnai protes dan walkout.  

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Golkar, Hanura dan Gerindra menyatakan walkout, meninggalkan ruang sidang. Sikap walkout, sebagai bentuk protes karena ketidakhadiran Gubernur Bengkulu dalam rapat paripurna.

Alasan lain, protes atas kebijakan provinsi yang menghapuskan anggaran Staf Ahli Fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu dari APBD 2025.  

Sementara itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andy Suhari, S.Pd., SE., M.Pd bicara lantang di forum rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu tersebut. 

BACA JUGA:Lomba Perpustakaan Desa di Mukomuko Sukses, Ini Daftar Pemenang

BACA JUGA:Samsung Galaxy S25 Edge Rilis, Segini Harga dan Cara Mendapatkan Promo Pre-Order

Ia melempar sentilan tajam terkait pemetaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2025.

Menurut Andy, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sampai hati ‘’menganaktirikan’’ Kabupaten Mukomuko dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.  

‘’Tiga fraksi walkout dari ruang sidang. Dan kami dari PKS tetap bertahan mempertanyakan soal anggaran pembangunan yang dialokasikan Pemprov yang sama sekali tidak mengedepankan keadilan dan pemerataan,’’ kata Andy.  

Patut disesalkan, kata Andy, dari total dana pembangunan infrastruktur daerah yang dialokasikan di APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp500 miliar lebih pada tahun ini, untuk wilayah Kabupaten Mukomuko nihil anggaran. 

‘’Saya melihat, kebijakan Pemprov Bengkulu dalam pemerataan pembangunan daerah kabupaten/kota belum profesional. Bayangkan, dari Rp500 miliar lebih itu, untuk Kabupaten Mukomuko nihil. Ini yang saya sesalkan,’’ kata Andy Suheri. 

Persoalan ini tak bisa didiamkan, kata Andy, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Mukomuko ini. Masyarakat Kabupaten Mukomuko juga patut mencicipi pembangunan dari Pemerintah Provinsi. 

‘’Masyarakat Kabupaten Mukomuko juga bagian dari penyumbang pajak. Seyogianya juga patut diperhatikan dari sisi pembangunan,’’ kata Andy.  

‘’Sebab insfrastruktur kewenangan provinsi di Kabupaten Mukomuko tak baik-baik saja. Mayoritas jalan provinsi dalam kondisi rusak semua. Apakah penganggaran di Provinsi ini tak pandai baca peta? Katanya pemerataan pembangunan,’’ imbuhnya.

Sumber: