Hearing Efisiensi Pokir DPRD Mukomuko Memanas, Sutan Asril Sempat Gebrak Meja

MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Hearing dengar pendapat mengenai efisiensi anggaran dana pokok pikiran rakyat (Pokir) di DPRD MUKOMUKO, Selasa, 29 April 2025, sempat memanas. 

Suasana rapat anggota DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mukomuko, pada Selasa siang, cukup menegangkan. 

Terpantau, salah seorang anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Mukomuko, Sutan Asril, pada rapat berlangsung sempat menaburkan satu pukulan keras ke atas meja. Ia gebrak meja, melampiaskan rasa kecewanya atas kebijakan efisiensi anggaran dana Pokir 25 anggota DPRD yang menurutnya sangat tidak mengedepankan rasa keadilan. 

‘’Saya sangat tidak terima atas kebijakan efisiensi anggaran yang tidak mengedepankan rasa keadilan. Kami anggota dewan sama-sama punya Pokir dari APBD. Toh kenapa, dalam tahapan efisiensi ada yang dipangkas total, ada yang dikurangi dan ada yang ditambah nilainya,’’ kata Sutan Asril. 

BACA JUGA:Berkat LinkUMKM BRI Pengusaha Ini Naik Kelas, Kembangkan Produk dan Perluas Skala Usaha

BACA JUGA:Mantan Bupati Mukomuko, Sapuan Lanjutkan Kepemimpinan Hery Gunardi di Organisasi PKKM Jabodetabek

Ditegaskannya, ketika benar ada kebijakan pemangkasan dana Pokir, seharusnya berlaku untuk semua anggota DPRD.

‘’Pokir kami berpijak dari aspirasi masyarakat. Terkhusus saya, kegiatan Pokir yang dianggarkan di APBD itu benar-benar murni dari aspirasi dari masyarakat. Yang sadisnya lagi, pemberlakuan pemangkasan tidak merata, bahkan ada dewan yang mendapatkan tambahan dana Pokir yang cukup besar,’’ ujarnya. 

Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE. Anggota dewan peserta rapat lebih memfokuskan meminta penjelasan terkait alasan TAPD melakukan pemangkasan dan penambahan nilai dana Pokir untuk beberapa orang anggota DPRD.

Terungkap, melalui forum rapat ini ada 3 orang anggota DPRD yang mendapat nilai tambahan dana pokir yang cukup pantastis. Sementara, belasan orang anggota dewan lainnya, mengalami pengurangan dana dana pokir, bahkan 1 orang sempat dinolkan. 

Terkait kebijakan, penambahan dan pengurangan dana Pokir dewan ini mendapat sentilan tajam dari Wakil Ketua II DPRD, Damsir, SH. Damsir mendesak TAPD memberikan alasan atas kebijakan efisiensi dana Pokir yang tidak merasa tersebut. 

BACA JUGA:Pemasangan Rangka Jembatan Selandak di Tahun 2026

BACA JUGA:Aksi Demo Aliansi Petani Sawit di Kantor Gubernur Tanpa Hasil

‘’Saya minta TAPD menjelaskan, apa alasan adanya pemberlakuan dana Pokir yang ditambah, dikurangi dan bahkan ada yang dihilangkan,’’ ujar Damsir.

Sumber: