Pejabat Yang Dekat Dengan SPN Sudah Siap Hadapi Mutasi

Pejabat Yang Dekat Dengan SPN Sudah Siap Hadapi Mutasi

Pejabat Yang Dekat Dengan SPN Sudah Siap Hadapi Mutasi--

RMONLINE.ID - Mutasi rotasi dan promosi pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tinggal menunggu izin di Kemendagri. 

Daftar nama pejabat yang bakal masuk dalam gelombang mutasi pertama oleh pemerintahan Choirul Huda - Rahmadi AB ini sudah disiapkan dan diajukan ke Kemendagri. Mutasi diperkirakan besar-besaran, mulai dari pejabat eselon IV, eselon III hingga eselon II. 

Menghadapi isu mutasi ini, pejabat era pemerintahan Sapuan (SPN) dan Wasri mengaku sudah pasrah menerima penguasa saat ini.

Sebagai ASN mereka sudah memahami dan selalu siap menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, dimanapun ditugaskan.

Salah seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya saat bercerita soal mutasi, mengatakan dirinya tidak kaget sama sekali, isu mutasi sudah ramai sejak awal pergantian bupati.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Bentuk Tim GENTING, Dukung Kementerian KKBN Tekan Angka Stunting

BACA JUGA:Masih Ketakutan, Korban Tenggelam Mengaku Dibawa Makhluk Besar Hitam Tinggi

Di pemberitaan media dan media sosial selalu dibahas. Sebagai pejabat atau ASN ia selalu siap ditugaskan dimana pun dan termasuk dinonjobkan.

Bahkan ia mengaku memantau bahasa-bahasa di media sosial tentang mutasi. Termasuk kata-kata mengancam meminta bupati bersihkan pejabat era Sapuan atau dekat dengan bupati sebelumnya.

Semua itu bagi mereka biasa saja, apalagi yang ngoceh bukan siapa-siap atau orang berkompeten membuat keputusan nasib pegawai.

Ia tetap yakin bupati butuh dukungan semua pejabat dan pegawai dalam menyukseskan pemerintahan ini. Bahkan dalam beberapa kali, bupati selalu menyampaikan harapannya agar seluruh pegawai bekerja maksimal mendukung program.

"Pasrah saja, khusus saya tidak takut, tidak gila jabatan juga. Kita mengakui diangkat era bupati sebelumnya.  Kalau di media sosial ramai, disebut pejabat Era Sapuan ingin di dinonjobkan semua. Tapi yakin itu bukan keinginan bupati. Kan tidak mungkin yang ngoceh di media sosial disuruh penjabat, bukan juga PNS," ungkapnya.

BACA JUGA:Masih Ketakutan, Korban Tenggelam Mengaku Dibawa Makhluk Besar Hitam Tinggi

BACA JUGA:Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025 Plafon Rp100 Hingga Rp500 Juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: