Dewan Provinsi Minta Pemprov Prioritaskan Perbaikan Jalan Penarik - Teras Terunjam

RMONLINE.ID - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko, mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Bengkulu segera memperbaikan jalan provinsi yang ada di Mukomuko pada 2026 nanti, terutama jalan dari Penarik ke Teras Terunjam atau sebaliknya.

Jalan ini layak menjadi prioritas utama anggaran 2026, karena kondisinya sudah sangat para dan ini merupakan akses utama masyarakat dari berbagai kecamatan, seperti  Teras Terunjam, Selagan Raya hingga Penarik.

Disampaikan oleh Fitri,SE anggota dewan provinsi dari Partai Gerindra Dapil Mukomuko. Kebetulan jalan ini adalah akses menuju ke daerah asalnya, sehingga ia tahu betul kondisinya.

Keadaan jalan ini sudah rusak parah, bahkan di beberapa titik sudah sulit dilintasi kendaran, terutama yang berada dalam wilayah Desa Talang Medan, saat hujan jalan ini digenangi air.

BACA JUGA:Pasar Murah Ramadhan Polres dan Kejaksaan Mukomuko Digelar Serentak pada Kamis Besok

BACA JUGA:Wakil Bupati Rahmadi AB Koordinasi Pembangunan Gudang Bulog di Mukomuko

Selain kondidi jalan yang berlobang-lobang, juga ada gorong-gorong yang hampir jebol, bahkan diragukan akan bertahap hingga tahun depan.

"Kami minta jalan Penarik - Teras Terunjam ini menjadi prioritas provinsi tahun depan, karena kondisinya sudah sangat parah," kata Fitri.

Selain itu juga masih banyak infrastruktur lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi bahkan pusat di wilayah Mukomuko.

Maka ia ingin gubernur yang baru benar-benar merealisasikan janjinya kepada masyarakat dengan pembangunan akses penting seperti jalan, irigasi dan bantuan lain untuk masyarakat di Mukomuko.

"Kita berharap pada gubernur Helmi Hasan, benar-benar bisa mewujukan janji politiknya untuk membangun daerah," tegasnya.

BACA JUGA:Ular Besar Penghuni Bangunan Pemerintah Itu Akhirnya Ditangkap Tim Dinas Damkar

BACA JUGA:Tenaga Honorer Yang Dinyatakan Lulus Tes PPPK Tahap 1 Desak Bupati Keluarkan SK

Masih dikatakan Fitri, tahun 2025 ini Kabupaten Mukomuko sama sekali tidak mendapat jatah pembangunan dari APBD provinsi.

Sumber: