Choirul Huda Ingin Lebih Banyak Calon Agar Masyarakat Banyak Pilihan

RMONLINE.ID - Kemungkinan besar bakal pasangan calon Bupati Mukomuko, Choirul Huda,SH dan Rahmadi AB hanya akan diusung oleh partai tunggal yaitu Golkar.

Karena dengan memiliki 5 kursi di DPRD Mukomuko, Golkar sudah memenuhi syarat menimum mengusung pasangan calon bupati pada Pilkada serentak 2024 ini tampa berkoalisi dengan parpol lain.

Choirul Huda sendiri sejak awal tidak mempersoalkan banyak calon, bahkan menurutnya semakin banyak calon yang maju maka akan lebih baik, karena masyarakat banyak pilihan.

Dihubungi wartawan rmonline.id, Choirul Huda mengatakan dukungan dari Partai Golkar sesuai dengan syarat menimum yang ditetapkan PKPU, sudah terpenuhi untuk mendaftar ke KPU nanti.

BACA JUGA:Koalisi Perindo dan PPP Berpeluang Usung Muharamin - Sardiman

BACA JUGA:Biaya Rumah Tangga Unsur Pimpinan Dewan Mukomuko Rp900 Juta Digembok Sekwan

Namun demikian, mereka tetap membuka diri jika memang ada dukungan tambahan dari parpol lain bahkan komunikasi masih dilakukan dengan semua pengurus parpol.

"Dengan dukungan Golkar, sudah terpenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU, namun kita tetap terbuka bila ada partai politik lain berkoalisi," kata Huda.

Lanjutnya, mereka tidak akan menghalangi calon lain untuk mendapat dukungan dari partai politik, bahkan memberi ruang masing-masing calon bisa maju.

Karena menurutnya, dalam Pilkada mendatang lebih bagus jika banyak calon, sehingga masyarakat banyak pilihan untuk bupati kedepan.

BACA JUGA:Perahu Terakhir NasDem dan Perindo Mengarah ke Sapuan Untuk Calon Bupati Mukomuko

BACA JUGA:Mukomuko Ajukan Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Unsur Pimpinan Dewan

"Kita tidak akan halangi usaha kawan-kawan calon mendapat dukungan parpol, lebih banyak yang maju maka lebih baik. Masyarakat lebih leluasa memilih calon yang mereka inginkan untuk bupati Mukomuko kedepan," paparnya.

Terkait kedepannya untuk memantapkan pencalonan, Choirul Huda mengaku segera menyiapkan persyaratan berkas yang diperlukan untuk mendaftar ke KPU.

Sumber: