Bupati Mukomuko Teken NPHD Untuk Pengamanan Pilkada 2024
Bupati Mukomuko Teken NPHD Untuk Pengamanan Pilkada 2024 -Istimewa-radarmukomuko.com
MUKOMUKO, RMONLINE.ID – Bupati Mukomuko H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA., CFI resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada tahun 2024 dengan Kepolisian Resor (Polres) Mukomuko dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0428/MM di ruang rapat Kantor Bupati Mukomuko, Senin, 20 Mei 2024.
Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan dua instansi vertikal ini, dalam rangka dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mukomuko tahun 2024.
Hadir pada acara ini, Kapolres Mukomuko, Kajari Mukomuko, Ketua DPRD Mukomuko, perwakilan Kodim 0428/MM, Komisioner KPU Mukomuko, Komisioner Bawaslu. Selain itu, para staf ahli bupati, para asisten, dan kepala OPD beserta jajaran.
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Hadirkan Ustadz Abdul Somad, Tablig Akbar 25 Mei 2024
BACA JUGA:Mukomuko Kalibrasi Alat Laboratorium Lingkungan, Persiapan Menuju UPT Lab
Adapun NPHD pengamanan Pilkada 2024 untuk Polres Mukomuko dan Kodim 0424/28 MM senilai Rp5,2 miliar.
"NPHD diserahkan bertahap dua kali sesuai arahan Mendagri. Yang pertama tahun lalu dan alhamdulillah tahun ini," ungkap Bupati Mukomuko, Sapuan.
Diketahui, NPHD untuk pengamanan Pilkada sebesar Rp5,2 miliar tersebut, sejumlah Rp3,7 miliar disiapkan untuk Polres Mukomuko dan Rp1,5 miliar untuk Kodim 0428/Mukomuko.
Pada prosesnya, Pemkab Mukomuko menginginkan anggaran NPHD ini berjalan lancar dan terciptanya percepatan. Akan tetapi, terkadang ada hal yang menjadi kendala dan lainnya.
BACA JUGA:TAPD Mukomuko Kerja Ekstra Bedah RKA 45 OPD, Kejar Target Penyusunan RKPD 2025
BACA JUGA:Bapemperda DPRD Bahas Raperda PDRD Kabupaten Mukomuko
Perlu disampaikan, sistem anggaran di Pemda, NPHD itu disusun diupload satu tahun, dan pemda ikut anggaran di pemerintah pusat per bulan.
"Kalau dulu anggaran didrop untuk satu tahun di depan, jadi enak mengaturnya, kalau sekarang berubah per bulan," ujarnya.
Kalau di daerah yang besar PAD, mereka bisa tutupi dulu anggaran untuk kegiatannya menggunakan PAD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: