Pendaftaran PPPK Segera Buka, Diknas Usulkan 250 Kuota Guru

RADARMUKOMUKO.COM - Tahun 2023 ini, pemerintah akan membuka tes seleksi untuk ASN Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bahkan kabarnya, pembukaan penerimaan ASN PPPK akan dilakukan besar-besaran oleh seluruh lembaga Kementerian dan pemerintah daerah.

Waktu pelaksanaannya diperkirakan sudah tidak lama, karena semua daerah sudah menyiapkan diri, tinggal menunggu dibukanya link pengajuan kuota oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Usulkan Penerimaan PPPK Tahun 2023, Formasi Ini Skala Prioritas

BACA JUGA:Hujan Badai, Listrik Padam, Jalinbar Kuburan Bunga Tanjung Terputus, Penyebabnya Ngeri

Setiap instansi atau dinas sudah menyampaikan data kebutuhan tambahan pegawai sesuai dengan hasil analisis jabatan. Tujuannya agar pada tes PPPK mendatang mendapat jatah penempatan pegawai baru.

Salah satunya Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Di mana Diknas sudah mengajukan kuota untuk penerimaan ASN PPPK sebanyak 250 orang. Seluruhnya adalah untuk guru, karena masih banyak sekolah kekurangan ASN dan hanya mengandalkan tenaga honorer daerah maupun TKS.

Disampaikan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Mukomuko, Epi Mardiani, S.Pd pada dasarnya kebutuhan akan guru ASN ini cukup banyak, sesuai dengan data honorer yang ada.

Namun karena keterbatasan stok anggaran, maka pengajuan untuk PPPK tahun 2023 hanya sebanyak 250 orang tenaga guru.

Sedangkan untuk tenaga non guru, seperti tata usaha maupun pegawai di dinas sendiri, belum ada sama sekali diajukan.

BACA JUGA:Kontrak 23 Tenaga Honor Daerah SD dan SMP Tidak Diperpanjang

BACA JUGA:Atap Ruang Rekam Medis Puskesmas Pondok Suguh Bocor

“Sesuai dengan anggaran, kuota untuk Dinas pendidikan hanya 250 orang, maka sudah kita ajukan. Sementara yang kami usulkan untuk tenaga guru semua. Itupun masih kurang, karena jumlah honorer guru hampir seribu orang,” kata Epi.

Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga (Disparpora) Mukomuko, Agus Harvinda, ST, MT juga mengatakan untuk data pegawai dan kekurangannya sudah disampaikan ke BPKSDM.

Sumber: