Kepala Daerah dan Forkopimda Diminta Perkuat Pertumbuhan Ekonomi dan mengendalikan inflasi

JAKARTA, RADARMUKOMUKO.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

 

Dikutip dari setkab.go.id dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda harus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.  Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi terhadap kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

BACA JUGA:MenPAN-RB: KASN Harus Lentur Tapi Tegas Hadapi Tantangan Birokrasi

BACA JUGA:1 Juta Kuota, Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka

Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, kata Presiden, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.

 

“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.

 

Mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 peserta ini akan terbagi dalam empat panel.

 

Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

BACA JUGA:Daftar Gaji PNS Terbaru Sesuai Golongan dan Ternyata Ini Sumbernya

BACA JUGA:Anggota Dewan Seluma Ditahan Kasus Korupsi, Pengacara Sebut KN Ratusan Juta Sudah Diganti

Sumber: https://setkab.go.id/