Camat Lubuk Pinang Akui Perangkat Desa Masih Kudis

RADARMUKOMUKO.COM - Kinerja para perangkat desa di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang diketahui masih kurang disiplin (Kudis). Padahal mereka sudah dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Karena gaji mereka setara dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA. Hal ini diakui oleh Camat Lubuk Pinang, Firdiantoni, SE, kepada awak media Radar Mukomuko (RM). Untuk meningkatkan kedisplinan para perangkat desa, ia mengharapkan pemerintah desa menerapkan presensi elektronik. Menurutnya, presensi tersebut menjadi salah satu solusi, agar perangkat desa lebih disiplin. 

''Terobosan itu bisa menjadi upaya revolusi kedisiplinan. Yang bermuara pada peningkatan kinerja dan program, agar dilaksanakan tepat waktu. Saya mendukung penuh jika adanya absensi elektronik di desa wilayah Lubuk Pinang,'' ujar Firdiantoni.

Lanjutnya, absensi elektronik merupakan salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan kedisiplinan para perangkat desa. Untuk itu, ia sangat mendorong pihak desa agar konsisten menerapkan presensi elektronik. Diakuinya, hingga kini belum adanya pemerintah desa yang menerapkan absensi elektronik. Sedangkan menurut pantauannya, masih banyak perangkat desa yang masih kurang disiplin dalam melaksanakan tupoksinya sebagai pelayan masyarakat desa.

''Seandainya ada desa yang menerapkan ini nanti, harus konsisten. Setiap setiap berangkat dan pulang kerja harus presensi dulu dan itu jangan berhenti di tengah jalan,'' harap Firdiantoni.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Gedang, Yunna Suwardi menyamnpaikan, bahwa ia sangat mendukung apa yang disampaikan oleh camat. Sebab, presensi elektronik dinilai efektif dalam menumbuhkan kedisiplinan perangkat desa setempat. Menurutnya, ketepatan waktu memang menjadi salah satu faktor peningkatan kedisiplinan dan kepuasan pelayanan masyarakat.

''Adanya absensi elektronik berpengaruh besar pada peningkatan kedisiplinan perangkat. Hanya saja kita belum memiliki alat itu, kedepannya ini menjadi PR bagi kita, apakah boleh dibelikan absensi elektronik dengan dana desa atau tidak,'' tutup Yunna. (api)

Sumber: