Guru Honda Batal Dirumahkan

MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.com – Walau sudah dilakukan Assesment dengan melibatkan tim dari Unib, namun kemungkinan besar rencana pengurangan kontrak daerah atau Honor daerah (Honda) di sekolah-sekolah batal dilakukan.

Alasannya pengurangan guru maupun non guru di sekolah-sekolah dapat memunculkan masalah lebih besar dan rumit, yaitu kekurangan guru di sebagian besar sekolah.

Namun untuk tenaga Honda yang tidak aktif cukup lama dan double job sebagai perangkat desa tetap akan diputuskan kontraknya.

Kabid Pendidikan dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Arni Gusnita,S.Pd,AUD,MM ditemui di ruang kerjanya kemarin, menjelaskan berdasarkan hasil assesment dan Anjab, Mukomuko tidak kelebihan guru seperti diperkirakan pihak kementerian.

Malah sebaliknya, Mukomuko mengalami kekurangan guru. Untuk SMP sebelum dilakukan assesment Mukomuko kekurangan sekitar 90 orang guru, sedangkan SD kekurangan sekitar 100 orang guru. Maka kalau dilakukan pengurangan kembali, maka hampir seluruh sekolah akan mengalami masalah.

‘’Kebutuhan guru SMP 702 orang, sedangkan PNS yang ada hanya 369 orang, P3K 38 orang. Untuk tenaga kontrak daerah atau Honda 280 orang, artinya kita masih kekurangan 90 orang, ini sebelum dilakukan assesment atau pengurangan.

Juga untuk SD kebutuhan kita 1.304 orang, PNS yang ada hanya 832 oran, tenaga Honda hanya 372 orang, artinya sekarang posisinya kurang, apalagi kalau dikurangi, sudah pasti masalahnya lebih rumit,’’ kata Arni.

Lanjutnya, kemungkinan tetap ada yang akan dieliminasi atau diputuskan kontraknya, yaitu tenaga Honda yang tidak pernah masuk hingga 3 bulan dan merangkap jabatan sebagai perangkat desa yang digaji dari dana pemerintah. Juga diketahui sudah ada yang mengundurkan diri dan meninggal dunia yang masih terdata.

‘’Pengurangan tetap untuk yang tidak aktif, hanya terima honor tiap bulan, kemudian yang double job,’’ tegasnya.

Terkait dengan anggaran untuk gaji para tenaga Honda yang hanya dianggarkan selama 6 bulan pada APBD murni, Arni mengaku sudah ada kesepahaman dengan dewan untuk bisa dianggarkan di APBD perubahan nanti.

Dana yang tersedia hanya untuk gaji sampai dengan September. Juga ini akan disampaikan kepada bupati.

‘’Setelah data final ini dipaparkan, dewan memahami kita kekurangan guru, bukan berlebih, sehingga untuk kelangsungkan pendidikan, secara lisan sepakat dianggarkan kekurangan gaji di APBD perubahan kelak,’’ pungkasnya.(jar)

Sumber: