Dilarang Bukber, Safari Ramadhan Terancam Batal

Awal Ramadhan Berbeda

MUKOMUKO, radarmukomuko.com – Pemerintah daerah rencananya akan melaksanakan safari Ramadhan, bahkan jadwal kegiatan safari sudah disiapkan. Namun kegiatan ini terancam batal atau mengalami perubahan, seiring dengan keluarnya edaran pemerintah soal larangan menggelar buka bareng atau kegiatan keramaian. Sebab biasannya, setiap safari Ramadhan dilaksanakan, akan diiringi dengan kegiatan buka bareng. Disisi lain untuk jadwal awal puasa kemungkinan besar ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Dimana Muhammadiyah mulai berpuasa hari ini, sedangkan pemerintah besok (3/4). Kebag Kesra Setdakab Mukomuko, Madri mengakui pihaknya sudah menyusun agenda safari Ramadhan pemerintah daerah di 15 kecamatan. Namun jadwal ini belum ditandatangani bupati. Seiring dengan keluarnya edaran pemerintah pusat soal larangan melakukan buka bersama, maka kegiatan safari ini akan dibahas ulang. Sebab kegiatan safari biasanya beriringan dengan kegiatan buka bersama di lokasi. ‘’Jadwal sudah disiapkan, tapi karena ada surat edaran terkait larangan buka bareng, maka sesuai arahan sekda, ini akan kita rapatkan kembali. Maka belum pasti apakah tetap dilaksanakan atau tidak,’’ katanya. Terus terkait dengan informasi perbedaan dimulainya puasa, Madri mengakui kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah daerah dengan Muhammadiyah. Namun kepastiannya setelah dilaksanakan sidang isbat. Perbedaan hal yang biasa dan sudah sering terjadi, tidak akan mempengaruhi kegiatan pemerintahan maupun di masyarakat sendiri. ‘’Memang kabarnya puasa dimulai hari Minggu untuk pemerintah, tapi masih menunggu sidang isbat, kalau Muhammadiyah besok (hari ini,red). Perbedaan hal yang biasa,’’ tuturnya. Kepala Kemenag Mukomuko, H.Widodo,S.H.I mengatakan terkait awal puasa masih menunggu sidang isbat. Terkait kemungkinan berbeda awal mulainya Ramadhan, menurut Widodo hal yang biasa dan tidak perlu didebatkan. Ia juga mengimbau dalam melaksanakan ibadah tarawih berjamaah di masjid, agar senantiasa menerapkan prokes, karena sekarang masih dalam suasana pandemi. ‘’Kepastian dimulainya puasa untuk pemerintah, setelah sidang isbat, namun pada dasarnya sama, perbedaan tidak perlu didebatkan. Kita imbau agar selama Ramadhan senantiasa menetapkan prokes,’’ tutupnya.(jar)

Sumber: