Pembatalan Tes CPNSD, Bagai Buah Simalakama

Penilaian Anggota Dewan

MUKOMUKO – Keputusan membatalkan tes penerimaan ASN yaitu CPNSD dan P3K oleh pemerintah daerah, diakui merupakan keputusan yang sulit. Bahkan kalau bisa diistilahkan sama dengan kata bagai memakan buah Simalakama. Dilakukan penambahan pegawai, keuangan daerah sudah tidak memungkinkan lagi untuk belanja pegawai. Sementara ditiadakan tes, tentu membuat kesempatan warga yang sudah berharap mengabdi sebagai ASN terhambat. Padahal mereka sudah menghabiskan uang untuk kuliah dan sudah mengabdi sebagai tenaga honor cukup lama.

Diketahui rencana penerimaan CPNS yang batal tahun ini 70 orang dan P3K 745 orang. Untuk membiayai gaji, tunjangan dan hak lain calon pegawai baru ini, pemerintah perlu mengucurkan dana Rp 19 Miliar hingga 21 Miliar setahun. Sedangkan sebelumnya belanja pegawai yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun sudah diangka Rp 400 Miliar hingga Rp 600 Miliar lebih. Sementara APBD Mukomuko hanya pada kisaran Rp 900 Miliar dan harus mengalami refocusing dari pusat.

Ketua Komisi I yang juga mantan ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST mengatakan memang faktanya belanja tidak lansung atau belanja pegawai sudah mencapai limit seharusnya untuk penggunaan APBD. Maksimal 45 persen hingga 50 persen. Sekarang diperkirakan sudah lebih dari itu, mulai dari untuk gaji, TPP, sertifikasi dan tunjangan lainnya. Maka kalau kembali dilakukan penambahan pegawai, beban APBD semakin berat dan menyulitkan daerah.

‘’Kalau melihat dari kesiapan APBD, memang kondisi keuangan daerah untuk belanja pegawai sudah lewat garis merah, maka kalau ditambah lagi pegawai, makin sulit daerah. Bahkan dalam belanja langsung atau kegiatan pembangunan, masih ada belanja pegawai di dalamnya,’’ katanya.

Lanjutnya, keputusan daerah meniadakan tes ASN ini sebetulnya memang wajar. Namun tentu juga berdampak, yang pasti kekecewaan bagi orang yang berkesempatan menjadi ASN. Terkhusus lagi bagi para guru yang sekarang hanya berstatus honorer. Mereka pasti sangat menanti ada kesempatan pengangkatan menjadi ASN. Armansyah menegaskan, kalau pemerintah bisa menghilangkan atau menurunkan TPP, kemungkinan belanja pegawai bisa lebih dikurangi dan dapat menerima tenaga baru.

‘’Kalau TPP dihapus mungkin bisa belanja pegawai di APBD berkurang dan dapat menambah pegawai baru, namun itu tentu sangat berat dan makin memunculkan persoalan,’’ tegasnya.

Masih dikatakan Armansyah, kewajiban pemerintah sebenarnya pada rakyat berupa pembangunan kebutuhan warga terutama soal infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas pertanian dan sebagainya. Kalau seluruh anggaran untuk belanja pegawai, maka pemerintah dianggap tidak melaksanakan kewajibannya pada masyarakat. Harapannya pemerintah bisa meningkatkan pendapatan daerah, sehingga tenaga kerja pemerintah bisa ditambah dan pembangunan tetap dilaksanakan dengan stabil.

‘’Kalau kondisi sekarang memang sulit, bagaimanapun pemerintah harus menjalankan kewajibannya pada masyarakat, yaitu menghadirkan pembangunan. Tidak wajar seluruh dana daerah habis guna belanja pegawai,’’ tuturnya.

Siang kemarin Kadis Kominfo, Drs.H.Bustari Maler,M.Hum hadir ke Radar Mukomuko dalam rangka silaturahmi, juga menyikapi terkait pemberitaan pembatalan tes CPNS. Ia berharap sebagai kontrol sosial, media Radar Mukomuko dapat memberi pemahaman pada masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah.

‘’Kami berharap kedepan sinergitas dan komunikasi yang baik antara media Radar Mukomuko dengan pemerintah terus dibangun. Silahkan sampaikan masukan dan kritikan untuk membangun dan melancarkan tugas pemerintah. Kami juga paham dengan peran media sebagai kontrol sosial. Bahkan media juga kami harapkan ikut serta membangun,’’ tutupnya. (jar)

Sumber: