RSUD Mukomuko Canggih, Tapi Minim Tenaga Ahli

MUKOMUKO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko saat ini memiliki berbagai peralatan canggih untuk mendukung pelayanan kesehatan. Salah satu yang terbaru alat alat pemindai atau CT Scan yang diisukan paling canggih dibandingkan dengan yang dimiliki rumah sakit pemerintah lain di Provinsi Bengkulu. Tidak tanggung-tanggung satu set CT Scan ini dibeli dengan harga Rp 11 miliar lebih. Namun sayang peralatan ini belum bisa digunakan karena RSUD Mukomuko belum memiliki tenaga ahli untuk mengoperasikannya dan untuk membaca hasil dari pemindaian.

Adapun diantara fungsi dari CT Scan yaitu untuk memperoleh diagnosis otot, tulang dan sendi. Kemudian menentukan lokasi dan ukuran tumor pada tubuh bagian dalam, menentukan lokasi infeksi dan pembekuan daerah. Selain itu dapat memandu prosedur medis seperti operasi atau terapi radiasi. Juga berguna untuk memantau perkembangan kondisi penyakit tertentu seperti kanker dan jantung serta menentukan titik cidera atau pendarahan internal.

Bupati Mukomuko, Bupati H.Sapuan,SE,MM,Ak,CA,CPA mengatakan kemarin ia langsung meninjau peralatan ini di rumah sakit. Berdasarkan penjelasan yang ia dapat, peralatan ini super canggih dan bahkan lebih baik dari yang ada di Bengkulu. Tapi sayangnya belum dioperasikan dengan baik karena tidak ada ahlinya. Untuk mengoperasi alat ini perlu keahlian khusus dan juga butuh ahli yang bisa membacanya.

‘’Akhirnya peralatan medis yang begitu canggih dan berguna dengan harga belum lebih Rp 11 miliar, didiamin saja. Juga ada fasilitas medis lain belum maksimal pengoperasiannya karena kekurangan ahli dibidang tersebut,’’ kata Sapuan.

Langkah yang akan dilakukan kata Sapuan, ia sudah minta pihak rumah sakit mencari ahlinya dengan pola kerjasama pada ahli yang ada di rumah sakit lain di Padang. Seiring waktu juga Mukomuko perlu menyiapkan tenaga sendiri dengan mengirim putra-putri terbaik untuk belajar. Bukan hanya dalam hal medis, termasuk bidang lain, perlu ada pegawai yang menguasai dan punya sertifikat.

‘’Kita tidak bisa biarkan mubazir harus dicari ahlinya, termasuk bidang lain kita perlu mendidik banyak orang untuk menguasai dan memiliki sertifikasi. Jangan sampai ada ketergantungan pada satu orang saja,’’ tegasnya.

Terus mengenai pengadaan alat ini sendiri kabarnya menggunakan DAK pusat yang mencapai Rp 14 miliar, tapi belum dalam APBD 2020. Sapuan mengatakan memang ada kendala, saat dana masuk dari pusat APBD sudah disahkan, namun untuk pengadaannya sendiri berdasarkan keputusan menteri, sehingga tidak ada persoalan.

‘’Soal DAK pengadaannya belum masuk APBD, nanti kita upayakan disesuaikan untuk kepentingan daerah. Memang waktu dana masuk APBD sudah disahkan, tapi dasar belanjanya adalah keputusan menteri, sehingga tidak ada masalah,’’ tutupnya.(jar)

Sumber: