Bupati Lempar Isu Strategis Genjot Pertumbuhan Ekonomi Mukomuko

MUKOMUKO - Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA menyampaikan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko saat ini yang telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Salah satu yang menjadi indikator, berkaitan dengan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran.

Seiring dengan hal itu, ia menginginkan Pemkab Mukomuko semakin memperkokoh pondasi laju pertumbuhan ekonomi melalui isu strategis pembangunan. Dengan mengedepankan sinergitas, kebersamaan dan meningkatkan koordinasi, ia optimis kedepan laju pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen.

Dalam pidato resmi bupati tempo hari, Kamis (27/5). Pada saat pembukaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2021-2026. Dipaparkan bahwa dampak pandemi COVID-19, angka kemiskinan di tahun 2020 sempat terjadi peningkatan. Untuk saat ini turun diangka 11,72 persen. Posisi lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu sebesar 15,30 persen.

Tidak hanya itu, bupati juga menyampaikan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Mukomuko saat ini sebesar 3,93 persen. Di bawah angka pengangguran nasional sebesar 7,07 persen. Kemudian, lajunya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terkontrasi oleh pandemi COVID-19, hingga melambat sebesar 0,02 persen.

''Di tahun 2021, kita optimis ekonomi di Kabupaten Mukomuko kembali pulih, dengan pertumbuhan pada angka 5 persen,'' ungkap bupati.

Indek pembangunan manusia terus meningkat hingga sebesar 68,42 persen pada tahun 2020 dan masuk kategori rendah. Dikatakannya, untuk capaian-capaian indikator makro tersebut, tentu tetap diselesaikan, namun secara bertahap.

 ''Kita tetap berupaya untuk capaian -capaian indikator makro tersebut, namun kita masih ada pekerjaan rumah (utang daerah, red) yang harus diselesaikan,'' sampainya.

Pada kesempatan ini, bupati juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi isu strategis pembangunan yang bakal diupayakan menuju perubahan Kabupaten Mukomuko ke arah lebih baik untuk masa mendatang.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

2. Peningkatan pelayanan pendidikan

3. Peningkatan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
5. Peningkatan daya saing dan produktifitas perekonomian daerah
6. Peningkatan investasi daerah
7. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
9. Pengelolaan kebencanaan
10. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
11. Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
12. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
13. Peningkatan pelayanan publik. (nek)

Sumber: