Pesan Sapuan, Coret Usulan Mobnas Baru Bupati Terpilih

Pembahasan RAPBD 2021 Berlanjut

MUKOMUKO - Sempat menimbulkan polemik. Akhirnya embahasan Raperda Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Mukomuko 2021 disepakati dilanjutkan. Sesuai target, paripurna pengesahan bakal digelar pada Kamis (14/1).

Kabar menarik jelang sidang paripurna ketuk palu RAPBD digelar. H.Sapuan menitipkan saran kepada para wakil rakyat di lembaga DPRD Mukomuko. Sebagai Bupati terpilih yang diusung 9 partai politik (parpol) koalisi, Sapuan meminta anggota dewan meniadakan anggaran untuk pengadaan alat kelengkapan bupati dan wakil bupati berupa mobil dinas (mobnas) di dalam APBD 2021.

Anggaran pengadaan mobnas baru yang telah dituangkan dan diusulkan dalam RAPBD 2021, disarankan dialihkan untuk peruntukan lain yang notabenenya untuk kepentingan rakyat. Misalnya, untuk persediaan anggaran hak kesejahteraan para honorer yang belum terbayar dan persediaan gaji masa kerja di tahun 2021.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mukomuko, Busra kepada Harian Radar Mukomuko.com, Senin (11/1), mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda RAPBD 2021 berlanjut. Surat eksekutif untuk pembahasan lanjutan RAPBD telah diterima, bahkan telah dibahas di tingkat (Banmus) pada hari ini. Sesuai target dan harapan, dalam waktu dekat ini pembahasan RAPBD sudah bersifat final.

''Tentang RAPBD 2021, sudah mulai menemukan titik terang. Eksekutif telah melayangkan surat ke dewan untuk dilakukan pembahasan lanjutan. Sesuai harapan, paling tidak pada Kamis mendatang produk Raperda RPBD dapat diparipurnakan disetujui secara bersama,'' ungkap Busra.

Dilain sisi, Busra juga menyampaikan kabar baik dari bupati terpilih. Bahwa rencana anggaran untuk pengadaan mobnas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko terpilih yang telah dituangkan dalam RAPBD 2021 disarankan dapat dihilangkan. Kata Busra, hasil koordinasi pihaknya dengan bupati terpilih, sementara waktu yang bersangkutan meminta tidak dianggarkan dana untuk pengadaan mobnas baru. Yang bersangkuatan lebih cendrung anggaran untuk pengadaan mobnas baru bupati dan wakil bupati dialihkan pada kegiatan lain yang bersifat pembangunan.

''Dilain sisi, dengan mengutamakan kepentingan daerah. Mempertimbangkan banyak hak  tenaga honorer yang belum terbayar dan lainnya, pak Sapuan selaku bupati terpilih sempat koordinasi dengan kita. Dia (Sapuan, red) meminta kawan-kawan anggota dewan mengkaji ulang usulan RAPBD dari eksekutif terkait anggaran pengadaan mobnas baru bupati dan wakil bupati. Beliau tidak berkenan menggunakan mobnas baru dan memilih menggunakan fasilitas seadanya,'' imbuhnya.

Pengadaan alat kelengkapan berupa mobnas untuk pejabat kepala daerah secara aturan dibenarkan. Meski demikian, Sapuan Bupati Mukomuko terpilih bersikukuh memberi saran kepada para wakil rakyat di daerah setempat untuk tidak mengalokasikan untuk kegiatan pengadaan tersebut.

''Kami telah berupaya berkilah agar beliau berkenan. Namun kecendrungan pak Sapuan, lebih menginginkan bagaimana anggaran yang tersedia di daerah manfaatnya benar-benar untuk kepentingan rakyat,'' demikian Busra. (nek)

Sumber: