253 Personil Polres Dilatih Deteksi Pelanggaran Pilkada

METRO – Kemarin Kapolres Mukomuko AKBP Andy Arisandi,SH, S.IK.,MH menggelar pembekalan persiapan pengamanan Pilkada 2020. Kegiatan diikuti sebanyak 253 personil dan perwira guna mendeteksi berbagai potensi pelanggaran pada pemilihan kepala daerah 9 Desember. Sebagai narasumber dari KPU dan Bawaslu serta Kapolres sendiri. Guna memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan tertib, Polres Mukomuko juga mendapat bantuan pengamanan satu kompi atau sekitar 90 personil dari Polda Bengkulu.

Pada awak media, Kapolres menerangkan kegiatan yang dilakukan merupakan pelatihan pra operasi dalam rangka kesiapan personil Polri untuk pengamanan Pilkada. bahkan rencananya pelatihan dilakukan selama tiga kali, supaya lebih matang karena ada beberapa hal baru yang menjadi perhatian pada Pilkada kelak.

‘’Walaupun Personil Polri sudah berpengalaman dalam pengamanan Pilkada sebelumnya, namun pada operasi Pilkada kali ini ada beberapa hal baru yang sangat berbeda. Yaitu Pilkada dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19, inilah yang perlu dipamamkan pada anggota. Jangan sampai Pilkada memicu terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19. Kita juga akan memastikan KPU dan Bawaslu menerapkan protokol kesehatan,’’ katanya.

Terkait dengan potensi pelanggaran, Kapolres mengatakan sesuai dengan PKPU dan UU, salah satunya yang jadi perhatian adalah netralitas TNI, POLRI, ASN dan termasuk para perangkat desa. Tujuannya dengan netralitas pilkada berjalan aman dan lancar. Juga untuk kerawanan sudah dipetakan, pada dasarnya semuanya aman, hanya saja ada kerawanan pada jarak wilayah. Ini berkiatan dengan pendistribusian logistik yang akan digunakan pada Pilkada kelak. Ia juga mengakui ada potensi pelanggaran yang tidak diatur dalam PKPU dan ini bisa berupa pidana dan sebagainya.

‘’Kita melihat masalah netralitas merupakan potensi pelanggaran yang perlu diperhatikan. Untuk kerawanan lebih utama pada geografis, karena rentang jarak,’’ tegasnya.

Anggota Bawaslu Mukomuko, Deny Setiadbudi,SH yang menjadi salah satu narasumber pada kegiatan ini mengatakan, ia menyampaikan terkait dengan berbagai bentuk dan jenis pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu siapa saja yang berpotensi  melakukan pelanggaran kepemiluan. Intinya mereka lebih banyak searing soal kesiapan pengawasan dan pengamanan Pilkada kelak.

‘’Nanti kita selalu koordinasi dalam proses pengawasan Pilkada bersama dengan Gakumdu, dalam hal ini kepolisian juga dari kejaksaan.  Intinya bagaimana kita persiapkan proses ini dengan baik, supaya tertib,’’ tutupnya.(jar)

Sumber: