RMONLINE.ID - Hingga april ini, kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai APBD belum begitu terlihat dan dirasakan, hingga dianggap belum normal.
Informasinya pejabat tidak percaya diri (Pede) melakukan kegiatan. Salah satu penyebabnya adalah isu mutasi yang sejak awal ramai diisukan dan diberitakan Media mainstream maupun dibahas di media sosial.
Pejabat takut setelah menandatangani pelaksanaan kegiatan, mereka dimutasi. Akhirnya kegiatan dilanjutkan pejabat yang baru.
Jika dikumudian hari kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan atau bermasalah, maka mereka ikut diminta bertanggungjawab.
"Sering diisukan segera mutasi, kita tentu mikir-mikir melakukan kegiatan. Nanti setelah kita tandatangan dimulainya kegiatan, tiba-tiba dimutasi. Bagus kalau yang baru nanti bisa menyelesaikan dengan baik, kalau bermasalah kita ikut terlibat," kata salah seorang pejabat.
BACA JUGA:Mantan Bupati Mukomuko, Sapuan Lanjutkan Kepemimpinan Hery Gunardi di Organisasi PKKM Jabodetabek
BACA JUGA:Pemasangan Rangka Jembatan Selandak di Tahun 2026
Lanjutnya, hampir di sebagian besar OPD sama, bukan kepala dinas saja yang keberatan, semua kabid hingga kasi juga tidak percaya diri mengambil tanggungjawab kegiatan, menjelang mutasi dilakukan.
Apalagi dengan sistem pemeriksaan oleh BPK yang begitu terperinci dan menyeluruh, tentu membuat pejabat was-was.
Sebab dalam melakukan kegiatan, selalu ada kekurangannya, padahal itu tidak disengaja.
"Sebagian besar sama, pejabat itu belum berani memulai kegiatan, Kabid hingga kasi banyak yang menolak," paparnya.
Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari diminta tanggapannya mengatakan, mutasi merupakan hak penuh bupati, kapan akan dilakukan dan siapa yang ditempatkan dimana tergantung bupati.
Maka ia berharap semua pejabat tetap fokus dengan tanggungjawabnya.
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan 5 Bus Untuk Berangkatkan 170 Calon Jemaah Haji Mukomuko
BACA JUGA:Pengamat Hukum: Pokir Dewan Menambal Kekurangan Pemerintah, Boleh Dianggarkan