"Untuk penganggaran itu fungsinya dewan, maka kita harus menyepakati bersama setiap penganggaran. Kegiatan yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah begitu saja," tegasnya.
Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari saat ditemui juga mengatakan sesuai dengan desakan dari anggota, pihaknya akan memanggil pihak terkait dengan anggaran untuk diminta penjelasan kondisi anggaran pasca efisiensi.
Selain itu juga mempertanyakan isu akan adanya rencana efisiensi tahap II.
Zamhari juga mengakui, banyak kegiatan Pokir yang dihilangkan, bahkan termasuk punya dirinya sendiri sebagai pimpinan.
Padahal kegiatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kegiatan Pokir itu umumnya fisik untuk masyarakat, telah disosialisasikan pada warga. Kalau semua dihilangkan tentu sangat mengecewakan," tutupnya.*