RMONLINE.ID - Banyak pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku keteteran menghadapi pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang sedang berlangsung.
Diketahui, sejak 7 April 2025 BPK melakukan pemeriksaan terperinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 Pemkab Mukomuko.
Apalagi informasinya pemeriksaan terperinci terhadap penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Mukomuko tidak sistim sample dengan hanya memanggil beberapa OPD.
Tapi pemeriksaan terperinci hampir pada seluruh OPD hingga puskesmas-puskesmas dipanggil untuk diminta penjelasan terkait alur keuangan yang dibelanjakan.
BACA JUGA:Mukomuko Bangun IPLT di Lahan TPA Sampah, Tender Fisik Ditargetkan Mei 2025
BACA JUGA:BKPSDM Tegaskan Soal Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap 2 Kabupaten Mukomuko
Sekda Mukomuko Dr. Abdianto,SH,M.SI diminta keterangannya mengakui, sekarang tim BPK tengah melakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan daerah.
Terhadap pejabat OPD yang dipanggil diminta koperatif serta menyiapkan semua data dan dokumen yang dibutuhkan.
Untuk kelancaran proses ini ia juga menyarankan kepala OPD tidak keluar daerah sementara, karena dalam audit atau pemeriksaan ini, semua data umumnya akan berkaitan dengan kepala OPD selaku penanggungjawab utama di instansinya,
"Inikan kegiatan rutin dari BPK setiap tahunnya, maka kita minta pejabat yang dipanggil selalu koperatif. Bila ada permintaan data dan dokumen yang dibutuhkan segera siapkan supaya semua berjalan lancar. Sebelumnya sudah diingatkan kepada seluruh OPD," katanya.
Terkait dengan pos anggaran yang banyak menjadi catatan BPK, Abdianto mengatakan audit pemeriksaan keuangan ini sepenuhnya kewenangan BPK RI yang diamanatkan negara.
Apapun bentuk penggunaan anggaran pasti diaudit. Seperti anggaran perjalanan dinas, belanja barang dan jasa bahkan belanja pegawai.
Karena sistem pelaporan yang digunakan sudah berbasis elektronik, ia yakin semua bisa berjalan lancar dan baik.
Tentu harapannya Kabupaten Mukomuko bisa kembali meraih WTP terhadap laporan keuangan dari BPK RI.
BACA JUGA:Uang Gratifikasi Rohidin Puluhan Miliar, Ketua DPRD Mukomuko Zamhari Ikut Ngasih