Political wiil atau kemauan politik dari pemerintah dalam hal ini bupati, pimpinan DPRD dan gubernur terkait persoalan penertiban pelaku perambahan kawasan hutan di daerah belum tampak.
‘’kita belum mendengar sikap politik mereka (kepala daerah,red), seperti apa dalam menyelesaikan masalah kerusakan kawasan hutan itu. Kita butuh kemauan politik dari pemerintah daerah inibterkaitbdengan komitmen daerah dalam memberantas pembukaan kawasan hutan secara ilegal,’’ pintanya.
Dari tidak adanya ketegasan pemerintah mengenai persoalan kawasan hutan ini, sehingga menimbulkan kritikan dan aksi protes dari kalangan masyarakat sipil.
Dikatakannya, cecara reaktif sikap masyakat selama ini karena ketidak percayaan dan bentuk kekecewaan yang serisius terhadap sikap politik pemerintah.
Saya juga minta masyakat buntuk menahan diri, dan tidak bertindak dalam bentuk apapun. Saya pikir jika ada sekelompok masyakat bertindak soal itu, itu merupakan bagian dari bentuk kekecewaan terhadap sikap politik pemerintah saja,’’ demikian Muslim.