MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Rencana program pergantian jaringan listrik rumah warga kurang mampu yang diwacanakan Bupati Mukomuko pada tahun 2024, mendapat dukungan anggota DPRD Mukomuko, Sukandi, SE., M.Si.
Sukandi menilai, program pergantian jaringan rumah warga yang dinilai tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah langkah tepat untuk meminimalisir terjadinya musibah kebakaran akibat arus pendek listrik.
‘’Hemat kami, ini program tepat guna dan patut kita dukung. Program ini menyentuh, dan bermanfaat dalam masa waktu panjang,’’ ungkap Sukandi di Mukomuko, Sabtu, 2 September 2023.
BACA JUGA:Pabrik Serentak Naikkan Harga Sawit, Ini Daftar Harga TBS Terbaru di Mukomuko
Program serupa selama ini belum pernah ada di Kabupaten Mukomuko. Dikatakan Sukandi, ini merupakan ide gagasan baru dan menuai kesan positif.
‘’Banyak rumah warga kita yang asal pasang kabel saja. Tanpa memperhitungkan kualitas kabel yang harus digunakan. Akibatnya, ya selama ini banyak rumah warga kita yang mengalami kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik,’’ ujarnya.
Rencana Bupati Mukomuko dalam melaksanakan program pergantian jaringan listrik rumah warga kurang mampu, terlintas dari banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat, perihal peristiwa kebakaran akibat arus pendek listrik.
BACA JUGA:Mukomuko Tuntaskan Simoni Usulan DAK 2024, Bappelitbangda: Tinggal Menunggu Penetapan Pagu
Setelah dilakukan investigasi oleh jajarannya, peristiwa kebakaran rumah diduga akibat arus pendek listrik ini, pada umumnya dialami rumah warga yang jaringan listriknya tidak SNI.
‘’Saya meyakini, tujuan dari Bupati merencanakan program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Sebab, selama ini banyak kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko karena arus pendek listrik,’’ paparnya.
Sebelumnya, Bupati Mukomuko H. Sapuan, SE., MM., Ak,. CA., CPA., CPI berharap program ini dapat dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024. Ia pun akan berkoordinasi mengenai rencana ini dengan DPRD Mukomuko, sekaligus minta dorongan penganggaran.
‘’Di samping mempelajari regulasi yang tepat untuk pelaksanaan program ini, kita juga akan koordinasi dan minta dukungan anggota dewan. Sebab, ide program eksekutif juga harus didukung anggota DPRD. Maunya kita, program ini sudah dimulai melalui APBD 2024 mendatang,’’ demikian Bupati Sapuan. *