Soekarno menugaskan salah satu menterinya, Oei Tjoe Tat, untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti-Malaysia guna mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris.
Hasilnya, hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara bersedia pindah ke daerah Kalimantan Barat untuk memperoleh pelatihan kemiliteran dan dipersenjatai oleh pemerintah Indonesia dan kemudian membentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) di bawah komando seorang perwira Angkatan Darat yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Supardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur IV Mandau.
BACA JUGA:Kisah Jendral Sudirman Tak Pernah Lepas Wudhu, Miliki Keris Sakti Hingga Bisa Menundukkan Orang
PGRS/Paraku bahu-membahu bersama TNI dan para sukarelawan Indonesia lainnya menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu bala tentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi.
Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi medan perjuangan pasukan PGRS/Paraku.
Pasca Gerakan 30 September
Meletusnya tragedi politik Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI) telah meniadakan peran politik Soekarno serta kekuatan politik kiri (komunis) selaku pendukung utama konfrontasi terhadap Malaysia, termasuk peran pasukan PGRS/Paraku.
Pasca G30S/PKI, pemerintah rezim Orde Baru di bawah Soeharto melakukan upaya penumpasan terhadap seluruh kekuatan politik kiri (komunis) termasuk PGRS/Paraku yang didominasi etnis Tionghoa dan telah menyebabkan perubahan besar politik Indonesia.*