JAKARTA, RADARMUKOMUKO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melaksanakan audiensi dengan jajaran pejabat Kementerian Sosial RI, terkait sistem pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Audiensi DTKS yang di ruang rapat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada Selasa, 20 Juni 2023 kemarin, dihadiri Wakil Bupati Mukomuko Wasri. Didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Mukomuko, Fitriani Ilyas dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Disos Mukomuko, Lailatul Hidayat.
BACA JUGA:Disperindagkop Gelar Pelatihan Tingkatkan SDM Pengelola Usaha Koperasi di Mukomuko
‘’Selain audiensi terkait pengelolaan DTKS, pada kesempatan itu kita juga sekaligus audiensi terkait penanganan disabilitas dan buffer stok,’’ imbuhnya.
Audiensi mengenai penanganan disabilitas untuk memperoleh informasi terkait upaya dan strategi serta rencana arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan disabilitas ke depan.
Begitu pun dengan audiensi tentang buffer stok, kata Fitriani, mendalami sistem manajemen yang diterapkan dalam mencegah kekurangan persediaan yang tidak direncanakan.
‘’Bersama Wabup, kami juga koordinasi dan audiensi mengenai penanganan disabilitas, termasuk persoalan manajemen buffer stok, dan penanganan kebencanaan Kemensos RI,’’ ujarnya.
BACA JUGA:Bupati Buka Turnamen Bergengsi Desa Arah Tiga, Total Hadiah Puluhan Juta
Hasil dari audiensi ini, Pemkab Mukomuko diminta untuk melakukan upaya verifikasi dan validasi secara optimal dan periodik terkait pemutakhiran DTKS di Kabupaten Mukomuko,’’ terangnya.
Selain itu, Pemkab Mukomuko juga diminta untuk menjalin koordinasi dan konsolidasi mengenai program kerja secara intens dengan OPD lintas sektoral, tujuannya untuk pemadanan data kependudukan.
‘’Harapan kita, dengan adanya audiensi ini ke depan dapat terwujudnya kuota JKN yang didanai dari APBN untuk masyarakat Kabupaten Mukomuko. Kemudian, juga mendapatkan dukungan dari Pusdatin dan lembaga teknis lainnya dalam hal pemutakhiran data DTKS,’’ pintanya.
Tidak hanya itu, pada kesempatan ini Fitriani juga menyampaikan, dalam upaya penanganan disabilitas dan terkait buffer stok, Pemkab Mukomuko juga telah mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kemensos RI.
‘’Ajuan proposal ini, juga diharapkan menjadi pertimbangan pusat dalam mendukung dari sisi anggaran maupun program kegiatan untuk membantu penanganan disabilitas dan korban bencana di wilayah Kabupaten Mukomuko,’’ demikian Fitriani. *